Palembang, viralsumsel.com – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan resmi menggelar Forum Group Discussion (FGD) sekaligus pelantikan pengurus baru periode 2025–2029.
Kegiatan yang mengusung tema “Diskusi Publik: Solusi Polemik Jalan Angkut Batubara di Sumatera Selatan” tersebut berlangsung di Hotel Grand Daira Palembang, Sabtu (31/1/2026) siang.
Acara ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, hadir langsung dan memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan organisasi profesi tersebut. Menurutnya, Perhapi memiliki peran strategis dalam mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada pengurus Perhapi Sumsel yang baru saja dilantik. Ia menilai keberadaan para ahli pertambangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Bagi saya, organisasi ini sangat penting. Meskipun hari libur, saya tetap hadir karena kegiatan ini menyangkut kepentingan daerah. Selamat kepada ketua dan jajaran pengurus yang baru dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan memberi manfaat bagi organisasi maupun Sumatera Selatan selama lima tahun ke depan,” ujar Herman Deru.
Ia berharap kepengurusan baru Perhapi Sumsel dapat membangun soliditas internal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Sumatera Selatan, lanjutnya, merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti batubara, mineral, minyak, dan gas. Kekayaan tersebut harus dikelola oleh tenaga ahli yang kompeten agar dapat memberi manfaat maksimal tanpa merusak lingkungan.
“Sumsel memiliki potensi SDA yang luar biasa. Namun pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, tidak merusak ekosistem, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara,” tegasnya.
Terkait tema FGD, Herman Deru menyoroti persoalan angkutan batubara yang hingga kini masih menjadi polemik di Sumatera Selatan. Menurutnya, permasalahan utama bukanlah hal baru, melainkan lambatnya proses transisi dari penggunaan jalan umum menuju jalan khusus angkutan batubara.
“Masalah ini sebenarnya sederhana, yaitu lambatnya transisi ke jalan khusus. Selama ini terlalu lama berada di zona nyaman menggunakan jalan umum, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah mengatur kewajiban penggunaan jalan hauling khusus. Akibatnya, masyarakat dirugikan selama bertahun-tahun,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib membangun dan memelihara jalan khusus agar aktivitas angkutan batubara tidak mengganggu kepentingan publik.
“Dalam setiap usaha pertambangan pasti ada komponen biaya transportasi, termasuk untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan khusus. Saya mengajak semua pihak untuk menghormati dan mematuhi regulasi yang ada,” tambahnya.
Meski demikian, Gubernur Sumsel tetap membuka ruang dialog dan toleransi bagi perusahaan yang menunjukkan itikad baik. Selama ada perencanaan jelas, proses pembebasan lahan berjalan, dan pembangunan jalan khusus sesuai standar teknis, pemerintah masih bisa memberikan kelonggaran dalam jangka waktu tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perhapi Sudirman yang diwakili Wakil Ketua Ir. Resvan, M.BA, menyampaikan bahwa Perhapi saat ini memiliki 24 cabang di seluruh Indonesia, termasuk Perhapi Sumsel yang dinilai cukup aktif berkontribusi.
Acara tersebut juga menandai pelantikan resmi Frans Irawan sebagai Ketua Perhapi Perwakilan Daerah Sumatera Selatan periode 2025–2029. Bersama jajaran pengurus baru, Frans Irawan berkomitmen menyusun program kerja strategis guna mendukung pengelolaan pertambangan yang lebih baik di Sumsel. (win)
