PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam jawaban gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, dalam Rapat Paripurna XLIV (44) DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.M. Dalam pengantarnya, Nopianto menekankan pentingnya penjelasan dari pihak eksekutif untuk menyamakan pemahaman dengan legislatif, terutama dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja Daerah
Menanggapi masukan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat mengenai kebijakan keuangan daerah, Cik Ujang menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 akan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Pemprov Sumsel berupaya meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui penguatan strategi pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel mengoptimalkan sejumlah layanan, antara lain Aplikasi Signal, Aplikasi Siguntang, serta program Samsat Menyapa. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.
Di sisi belanja, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pengeluaran yang dapat ditunda atau tidak mendesak menjadi bagian yang dievaluasi agar anggaran tersedia untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Cik Ujang menegaskan, efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, terutama layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan efisiensi belanja. Penyesuaian anggaran akan tetap mengutamakan pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Infrastruktur Difokuskan pada Wilayah yang Membutuhkan
Dalam kesempatan tersebut, Cik Ujang juga merespons apresiasi Fraksi Partai Gerindra terhadap capaian pembangunan infrastruktur Sumsel yang disebut menempati peringkat ketujuh secara nasional dan posisi kedua di Pulau Sumatera.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan secara lebih merata. Ke depan, perhatian tidak hanya diberikan kepada kawasan yang telah berkembang, tetapi juga wilayah terpencil dan tertinggal yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur.
Pembangunan dan perluasan infrastruktur akan diarahkan berdasarkan kebutuhan serta tingkat prioritas masing-masing wilayah. Pemerintah juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan dan kualitas hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Menjadi Prioritas
Menjawab pandangan Fraksi Partai NasDem, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Program yang disiapkan mencakup rehabilitasi bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan serta pembangunan gedung baru sesuai kebutuhan. Pelaksanaannya akan didukung melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat melalui program Revitalisasi Gedung Satuan Pendidikan.
Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Kesehatan agar bantuan kepesertaan dapat diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Selain menjamin akses pembiayaan kesehatan, Pemprov Sumsel mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat pertama melalui optimalisasi fungsi puskesmas.
Cik Ujang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga perlu menitikberatkan pada pencegahan penyakit dan deteksi dini.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal.
“Penguatan layanan primer terus dilakukan melalui puskesmas, terutama dalam kegiatan promotif dan preventif. Program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini,” ujarnya.
Penanganan Karhutla Diperkuat dari Pencegahan
Sementara itu, menanggapi perhatian Fraksi Partai Golkar terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan, Pemprov Sumsel menyiapkan langkah penanganan yang mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons cepat di lapangan.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi terkait, pemerintah melakukan pemetaan kawasan rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan melalui satelit, serta pengawasan titik panas atau hotspot.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga diperkuat. Selain itu, kesiapan sumber air menjadi bagian penting dari langkah antisipasi agar proses pemadaman dapat segera dilakukan ketika kebakaran terdeteksi.
Pemprov Sumsel turut menekankan bahwa kemunculan titik panas tidak selalu berarti telah terjadi kebakaran. Indikator tersebut perlu diverifikasi langsung oleh petugas di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan tindakan yang diperlukan.
Cik Ujang menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan sejak api masih kecil agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Prinsip kami, api sekecil apa pun harus segera ditangani sebelum membesar. Pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi upaya utama dengan dukungan tim gabungan, sedangkan pemadaman udara menggunakan water bombing disiapkan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses,” pungkasnya.
APBD 2027 Diharapkan Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Jawaban gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Sumsel tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027 antara pemerintah daerah dan legislatif.
Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD mencerminkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah belanja dan pendapatan daerah.
Pemprov Sumsel menegaskan bahwa kebijakan anggaran ke depan akan diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah, menjaga efisiensi belanja, memperluas pemerataan infrastruktur, serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Di saat yang sama, kesiapsiagaan menghadapi karhutla tetap menjadi perhatian, mengingat pentingnya perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran.
Melalui pembahasan APBD 2027, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Dengan demikian, program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. (bbs/ion)
