PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah Kota Palembang bersama TNI Angkatan Udara menyepakati penggunaan sementara lahan seluas 6,9 hektare milik Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini disiapkan guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kota Palembang.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama yang disambut Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya lintas lembaga dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih inklusif bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI AU, khususnya Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, atas dukungan penggunaan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Menurut Ratu Dewa, dukungan itu bukan hanya berkaitan dengan penyediaan lokasi pembangunan, melainkan juga membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan hidup yang lebih baik.
Ia menegaskan, Pemkot Palembang akan mengawal pelaksanaan program tersebut bersama instansi terkait agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah direncanakan.
Sekolah Rakyat Sasar Anak dari Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah, terutama kelompok desil 1 dan 2. Program ini juga ditujukan bagi anak jalanan serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Fasilitas pendidikan tersebut direncanakan dilengkapi sarana pembelajaran modern dan asrama. Dengan konsep itu, Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik maupun potensi diri.
Pemkot Palembang merencanakan pembangunan gedung permanen di atas lahan milik TNI AU di kawasan Lanud SMH. Bangunan tersebut dirancang bertingkat empat lantai dengan kapasitas awal hingga 1.000 siswa.
Dalam perencanaan yang disampaikan pemerintah, daya tampung sekolah ditargetkan meningkat menjadi 2.500 siswa pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari rencana perluasan akses pendidikan bagi anak-anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Ratu Dewa menilai pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya dipandang sebagai penyediaan gedung dan fasilitas belajar. Program ini diharapkan membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan kemampuan, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih baik.
Proses Tender Ditargetkan Mulai 16 Oktober 2026
Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI, Yadi Muchtar, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang berawal dari usulan Pemerintah Kota Palembang yang kemudian mendapat respons dari pemerintah pusat.
Ia menyebut pembangunan dapat dilaksanakan setelah status lahan dinyatakan bersih dan jelas atau clear and clean, serta seluruh persyaratan administrasi diselesaikan.
Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum yang disampaikan Yadi, proses tender pembangunan ditargetkan mulai pada 16 Oktober 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan agar proyek dapat segera direalisasikan.
Yadi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program, terutama untuk melakukan pendataan dan menghimpun calon peserta didik.
Pemkot Palembang diharapkan memastikan anak-anak yang sesuai kriteria memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Ia mengapresiasi keterlibatan pemerintah kota yang dinilai memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat marginal, khususnya dalam bidang pendidikan.
TNI AU Dukung Peningkatan Kualitas SDM
Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan yang berada dalam pengelolaan TNI AU tersebut.
Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi TNI AU kepada masyarakat, tidak hanya melalui pelaksanaan tugas pertahanan dan pengamanan wilayah udara, tetapi juga melalui kolaborasi yang mendukung pendidikan generasi muda.
Ratu Dewa telah menginstruksikan Dinas Sosial Kota Palembang bersama perangkat daerah terkait untuk mengawal proses pembangunan dan memperkuat koordinasi dengan TNI AU, Kementerian Sosial, serta instansi lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan agar proses administrasi, persiapan pembangunan, dan pendataan calon peserta didik berjalan tertib serta sesuai regulasi.
Melalui kerja sama antara Kementerian Sosial, TNI AU, dan Pemkot Palembang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Realisasi program tersebut akan bergantung pada penyelesaian persyaratan lahan, proses pengadaan, dan tahapan pembangunan berikutnya. Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas ini diharapkan dapat memberikan ruang belajar yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Palembang. (nto/ion)
