PRABUMULIH, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mendorong Pemerintah Kota Prabumulih melakukan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah agar pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.
Ia juga meminta pemerintah kota mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi penerimaan yang terukur, tanpa menambah beban masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-25 Kota Prabumulih Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (19/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengapresiasi perkembangan Prabumulih selama 25 tahun sejak menjadi daerah otonom. Menurutnya, perjalanan tersebut menunjukkan kematangan pemerintahan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus membangun kemajuan bagi masyarakat.
Ia menilai berbagai capaian yang telah diraih Prabumulih patut menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan. Namun, pemerintah daerah juga harus mampu menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi keuangan yang tersedia, terutama ketika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan proyeksi awal.
Herman Deru mengibaratkan perjalanan pemerintahan selama seperempat abad sebagai proses panjang yang penuh tantangan. Pengalaman tersebut, menurutnya, telah membentuk kematangan kelembagaan sekaligus memperlihatkan perubahan pembangunan yang mungkin tidak selalu disadari oleh masyarakat setempat.
“Secara umum, kelembagaan yang telah berusia 25 tahun merupakan organisasi yang matang karena sudah melewati banyak tantangan. Kami yang melihat perkembangan Prabumulih dari luar cukup takjub dengan kemajuan yang berhasil dicapai hingga saat ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan fiskal tidak seharusnya membuat pemerintah daerah kehilangan arah dalam menjalankan pembangunan. Kepala daerah bersama DPRD perlu mencari jalan keluar secara konstruktif, bukan saling menyalahkan ketika kemampuan anggaran menghadapi keterbatasan.
Menurut Herman Deru, penyesuaian harus dilakukan secara realistis dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja. Dengan demikian, program pembangunan dapat disusun berdasarkan prioritas yang jelas dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Yang perlu kita lakukan adalah merasionalisasi pola pikir. Pendapatan dan belanja harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita bisa memperbaiki penerimaan daerah, tetapi jangan sampai caranya justru memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Herman Deru Dorong Optimalisasi PAD Berbasis Pelayanan
Dalam upaya memperkuat keuangan daerah, Herman Deru menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih perlu mengoptimalkan tiga kelompok sumber PAD, yakni pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Meski demikian, peningkatan penerimaan tidak boleh hanya berorientasi pada bertambahnya pemasukan ke kas daerah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik seiring dengan kewajiban yang mereka bayarkan.
Ia menekankan prinsip timbal balik atau take and give sebagai salah satu landasan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Artinya, peningkatan penerimaan perlu dibarengi perbaikan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat secara nyata.
Sebagai gambaran, apabila pendapatan dari sektor pelayanan air bersih ingin ditingkatkan, pemerintah perlu memastikan kualitas air dan layanan kepada pelanggan juga semakin baik. Demikian pula dengan sektor parkir, yang harus didukung fasilitas memadai, penataan lokasi, serta pelayanan yang tertib.
“Kalau pendapatan ingin ditingkatkan, kualitas pelayanannya juga harus diperbaiki. Masyarakat perlu mendapatkan manfaat yang sepadan dengan apa yang mereka bayarkan,” jelas Herman Deru.
Selain itu, ia meminta Pemkot Prabumulih mencermati potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Menurutnya, peluang penerimaan dari sektor tersebut perlu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan potensi yang tersedia.
Herman Deru juga mengingatkan agar kebijakan penghematan anggaran tetap mempertimbangkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Efisiensi belanja diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat.
Ia berharap langkah penghematan tidak serta-merta mengurangi penghasilan yang dibawa pulang ASN atau take home pay. Pemerintah, menurutnya, perlu mencari ruang efisiensi dengan tetap menjaga kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya selalu menekankan pentingnya penghematan. Namun, take home pay ASN tetap perlu kita upayakan agar tidak berkurang. Kita harus fleksibel menghadapi kondisi keuangan tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan,” katanya.
Sinergi Pemerintah Jadi Kunci Pembangunan Prabumulih
Pada kesempatan yang sama, Herman Deru memberikan apresiasi terhadap sinergi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, DPRD, jajaran pemerintahan di tingkat RT dan RW, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu unsur pemerintahan. Kerja sama antara eksekutif, legislatif, aparat, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan serta program pembangunan dapat berjalan efektif.
Herman Deru mengajak seluruh pihak yang mendapat amanah untuk terus bekerja dengan ikhlas, menjaga semangat pengabdian, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sinergi yang terjaga akan membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyebut peringatan Hari Jadi ke-25 merupakan momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kota yang maju, adil, makmur, dan sejahtera.
Arlan menyampaikan bahwa berbagai capaian yang telah diraih Prabumulih merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, menurutnya, menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kondusif demi meningkatkan kesejahteraan warga.
Pertumbuhan Ekonomi Prabumulih Meningkat
Dalam pemaparannya, Arlan menyampaikan sejumlah indikator pembangunan sebagai gambaran perkembangan Kota Prabumulih. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat paripurna, jumlah penduduk kota tersebut mencapai 215.917 jiwa yang tersebar di enam kecamatan serta 45 kelurahan dan desa.
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Prabumulih meningkat dari 5,01 persen pada 2024 menjadi 5,37 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan, dari 77,08 pada 2024 menjadi 79,17 pada 2025. Dalam pemaparan tersebut, IPM Prabumulih diproyeksikan mencapai 79,70 pada 2026.
Sementara itu, angka kemiskinan dilaporkan turun dari 9,70 persen pada 2025 menjadi 9,37 persen pada 2026. Indikator tersebut menjadi bagian dari gambaran capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah kota dalam peringatan hari jadi.
Arlan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dukungan pembangunan yang selama ini diberikan kepada Prabumulih.
“Atas nama Pemerintah Kota Prabumulih, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan pembangunan yang terus diberikan kepada Kota Prabumulih,” ujar Arlan.
Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan prasasti peresmian TKIT Alhayza Prabumulih oleh Gubernur Herman Deru serta penyerahan bantuan mobil tangki air kepada Pemerintah Kota Prabumulih.
Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-25 Kota Prabumulih turut dihadiri Anggota DPR RI Dr. H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M., Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Feby Deru, serta jajaran pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.
Melalui momentum seperempat abad tersebut, Prabumulih diharapkan mampu melanjutkan pembangunan dengan perencanaan yang realistis, pengelolaan anggaran yang semakin efektif, serta peningkatan pendapatan daerah yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. (lib/ion)
