viralsumsel.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh memastikan pintu bantuan internasional bagi korban banjir dan longsor kini telah dibuka. Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, setelah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat.
Muhammad menyebutkan, berdasarkan konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri, bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh, sudah diperbolehkan masuk, khususnya yang berasal dari lembaga non-pemerintah.
“Bantuan internasional yang bersifat non-government to government pada prinsipnya diperkenankan,” ujar Muhammad saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Meski demikian, ia menegaskan hingga kini belum ada arahan terkait bantuan yang bersifat langsung antar pemerintah atau government to government. Untuk itu, keterlibatan lembaga internasional masih dibatasi pada organisasi kemanusiaan atau NGO.
Dijelaskannya, NGO internasional yang ingin terlibat dalam pemulihan pascabencana tetap diwajibkan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melapor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Sementara itu, untuk penyaluran bantuan berupa barang dan logistik, Muhammad mengatakan seluruh pihak harus mematuhi aturan pelaporan dan koordinasi dengan instansi kebencanaan terkait.
Adapun program pemulihan jangka menengah dan panjang akan dibahas bersama pemerintah pusat agar selaras dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang tengah disusun Pemerintah Aceh di bawah supervisi pusat.
“Karena disesuaikan dengan R3P yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat,” sebutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tegas menolak bantuan asing yang ditawarkan kepada Indonesia untuk mengatasi bencana yang meluas di Sumatra. Ketua Umum Partai Gerindra itu merasa mampu menangani bencana yang tidak masuk dalam bencana nasional. (mel)
