viralsumsel.com, JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membantah keras isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah yang sengaja disebarkan pihak tertentu.
Menurut Hashim, Presiden Prabowo sama sekali tidak mempunyai kepemilikan lahan sawit di Indonesia. Ia menyebut pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut justru merupakan kelompok yang selama ini terlibat dalam praktik korupsi dan perusakan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 yang digelar di Gereja Mulia Raja, Selasa (23/12/2025).
“Prabowo tidak punya lahan sawit 1 hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim.
Ia mengungkapkan, terdapat oknum yang menguasai hingga jutaan hektare kebun sawit secara ilegal, termasuk di kawasan hutan lindung dan taman nasional. Ia memperkirakan lebih dari 200 perusahaan diduga memiliki konsesi sawit yang melanggar hukum.
“Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” katanya.
Ia menduga kelompok inilah yang berada di balik penyebaran hoaks terkait Presiden Prabowo. Hashim menyebut upaya tersebut muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap langkah tegas pemerintah yang kini serius menegakkan hukum di sektor lingkungan hidup.
Hashim juga menyinggung peran influencer dan akun media sosial yang diduga sengaja dibiayai untuk menggiring opini publik agar menyerang Presiden Prabowo dengan isu kepemilikan lahan sawit, terutama di daerah yang kerap terdampak bencana alam.
“Kita sudah lihat dan indikasi
mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di social media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.
Di sisi lain, Hashim menyampaikan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait perlindungan kawasan hutan. Ia mencontohkan perhatian pemerintah terhadap polemik operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, yang menurutnya telah dihentikan sementara.
“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim. (mel)
