Banyuasin – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut sikap tersebut bukan hal baru dan telah lama menjadi pandangan politik PKB.
“PKB sudah lama mengusulkan itu,” ucap Cak Imin, Senin (29/12).
“Itu sikap PKB sejak lama,” tambahnya.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Presiden menilai pelaksanaan Pilkada langsung selama ini dinilai terlalu menguras anggaran negara dan tidak efisien.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Cak Imin menyatakan sepakat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bagian dari evaluasi demokrasi Indonesia yang perlu terus didalami.
“Ya tentu ini bagian dari evaluasi yang terus kita dalami. Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, dari musyawarah mufakat untuk demokrasi kita,” ujar Cak Imin usai acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa Semarang, Minggu (15/12).
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengakui adanya pro dan kontra terhadap wacana tersebut, termasuk anggapan bahwa mekanisme ini dapat merusak demokrasi. Namun menurutnya, pemilihan langsung selama ini justru menjadi proses demokrasi yang melelahkan.
“Iya demokrasi prosedural karena kita sudah coba berapa kali nih 6 kali pemilihan langsung yang melelahkan,” kata Cak Imin.
Menanggapi sikap resmi DPP PKB tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuasin, H. Ahmad Zarkasih, SH.I., MM, menegaskan bahwa jajaran PKB di daerah tegak lurus dan patuh terhadap arahan Ketua Umum DPP PKB, Gus Abdul Muhaimin Iskandar.
“Sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuasin, kami menyatakan tegak lurus dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah dan sikap politik Ketua Umum DPP PKB, Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Apa yang disampaikan Ketua Umum merupakan keputusan strategis partai yang wajib kami kawal dan jalankan,” tegas Zarkasih.
Ia menambahkan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibahas secara terbuka dan rasional dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta stabilitas demokrasi.
“PKB memandang demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga substansi. Prinsip musyawarah mufakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Zarkasih menegaskan Fraksi PKB Banyuasin siap mengikuti seluruh proses politik dan legislasi sesuai garis kebijakan partai di tingkat nasional.
