viralsumsel, PALEMBANG – Kesenjangan gender yang masih banyak terjadi di berbagai aspek pembangunan menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan Lokakarya Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kepala DPPA Sumsel Henny Yulianti mengatakan bahwa data dari RPJMD mencatatkan tingkat kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Sumsel dari tahun 2019 sampai 2023 masih belum optimal.
Hal itu berdasarkan pada pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender 5 (IPG) senilai 92,62 serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) senilai 73,53.
“Melihat persoalan itu, strategi pengarusutamaan gender harus ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek pembangunan, termasuk dalam perubahan iklim,” ujar Henny.
Henny menegaskan bahwa kegiatan lokakarya itu merupakan bentuk dukungan masyarakat madani pada pemerintah dalam menggali serta mengenali adanya isu kesenjangan gender khususnya terkait mitigasi perubahan iklim.
Seperti diketahui perubahan iklim memiliki dampak yang beragam di setiap daerah, generasi, kelompok umur, pendapatan dan gender.
Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 mencatatkan bahwa 68 persen (dari 130) studi menyatakan perempuan lebih rentan terhadap perubahan iklim, dan dari 1,3 miliar penduduk miskin, 70 persen diantaranya merupakan perempuan.
Lokakarya yang didukung langsung oleh ICRAF Indonesia melalui proyek Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat menganalisis gender pada program di perangkat daerah masing-masing.
Koordinator proyek Land4Lives Sumsel David Susanto menyampaikan setiap perangkat daerah memerlukan SDM yang memadai untuk mampu menjadi agen penggerak pelaksanaan pengarusutamaan gender.
“SDM itu harus mampu memahami dan mengerti berbagai isu gender, kebijakan pengarusutamaan gender dan analisis gender di berbagai kebijakan dan program, termasuk mitigasi perubahan iklim,” jelas David.
Sehingga menurut David, pendampingan identifikasi kesenjangan gender dan penyusunan GAP/GBS untuk pembangunan yang berketahanan iklim di perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023 penting dilakukan.
