viralsumsel.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara soal isu panas penerbitan izin tambang emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Isu ini sempat mengguncang publik setelah muncul kabar wilayah tambang kaya emas itu sudah dikuasai perusahaan tertentu.
Namun, Bahlil menegaskan pemerintah belum menerbitkan satu pun izin pengelolaan di blok tersebut.
“Saya tegaskan, Blok Wabu sampai hari ini belum ada izin yang ditandatangani. Jangan percaya kabar burung,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Bahlil, memang pernah ada usulan dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk membuka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di kawasan tersebut. Namun, usulan itu belum pernah ditindaklanjuti hingga kini.
“Betul, dulu Pak Lukas pernah mengajukan WIUPK. Tapi sampai sekarang, IUPK-nya tidak pernah keluar,” ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan, sejumlah anggota DPR Papua Tengah sempat mendatanginya untuk menanyakan perizinan terkait Blok Wabu. Permintaan itu, kata dia, justru menimbulkan tanda tanya.
“Saya didatangi teman-teman dari DPRP Papua Tengah menanyakan soal izin Blok Wabu. Saya malah heran, kenapa bukan pemerintah daerahnya yang datang?” tutur Bahlil.
Tambang Raksasa di Tanah Terisolasi
Blok Wabu sendiri bukan area sembarangan. Wilayah bekas konsesi PT Freeport Indonesia itu disebut-sebut menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar. Letaknya di kawasan pegunungan terjal dan sulit dijangkau, menjadikan Blok Wabu seolah “lumbung emas di ujung dunia”.
Rencana pengelolaan tambang ini pernah dikaitkan dengan PT Aneka Tambang (Antam) di bawah holding tambang negara, MIND ID. Namun hingga kini, semuanya masih sebatas wacana tanpa izin resmi.
Rencana pembukaan tambang di Blok Wabu juga menuai penolakan keras dari masyarakat lokal. Warga khawatir tambang emas akan membawa lebih banyak konflik, penggusuran, hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Lembaga Amnesty International Indonesia bahkan menyoroti potensi pelanggaran yang bisa timbul jika wilayah itu dibuka tanpa perlindungan memadai bagi penduduk asli. (mel)
