Palembang, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Graha Bina Praja, Senin (15/9/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menjadi landasan pengelolaan wilayah secara tertib dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kehadiran anggota Komite I DPD RI bukan sekadar kunjungan resmi, melainkan juga momentum strategis untuk membuka dialog dan memperoleh pencerahan bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel serta instansi vertikal di daerah.
“Kehadiran Bapak Ibu sekalian tentu menjadi penolong sekaligus pencerahan bagi kami di Pemerintahan Provinsi Sumsel,” ujar Gubernur Herman Deru dengan nada optimis.
Ekonomi Sumsel Tumbuh, Pangan Jadi Prioritas
Gubernur memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Sumsel. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,42 persen, menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau.
Di sektor pertanian, Sumsel menunjukkan perkembangan menggembirakan. Luas lahan sawah tercatat mencapai 519 ribu hektare, dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru pada tahun ini. “Tahun 2025 menjadi puncak produksi pangan, yang diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional,” papar Herman Deru.
Menurut Gubernur, data tersebut menunjukkan bahwa Sumsel bukan hanya memiliki luas wilayah yang signifikan, tetapi juga berdaya saing tinggi dalam sektor ekonomi, pangan, dan sumber daya alam.
Pemekaran Daerah Masuk Prolegnas
Selain capaian ekonomi, isu pemekaran daerah turut menjadi sorotan. Herman Deru menegaskan ada dua wilayah di Sumsel yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area Kabupaten Lahat.
“Pemekaran sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan. Kami berharap DPD RI dapat merespons hal ini, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Gubernur juga mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk aktif memberikan masukan. “Saya harap OPD dan Forkopimda dapat mengajukan pendapat serta pertanyaan secara terbuka agar menjadi bahan bahasan anggota DPD di Senayan,” tambahnya.
Dukungan Komite I DPD RI
Anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Penataan Ruang. “Kehadiran kami di sini adalah wujud pengabdian bersama dalam memajukan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam, menekankan bahwa penataan ruang merupakan kunci pembangunan nasional. “Pengaturan ruang yang tepat dapat mencegah konflik, menjaga keseimbangan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Terkait usulan pemekaran daerah, Andi Sofyan menegaskan dukungannya. “Kami mendukung penuh langkah Gubernur. Pemekaran akan mempercepat pembangunan, dan kami sedang berjuang agar moratorium bisa dibuka kembali,” pungkasnya.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang paparan capaian Sumsel, tetapi juga menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menyinergikan langkah pembangunan, memperkuat ekonomi, dan mewujudkan layanan publik yang lebih optimal. (win)
