MUBA, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi persoalan penataan ruang yang selama ini menjadi salah satu isu krusial di wilayah tersebut.
Bertempat di Ruang Rapat Randik, Rabu (30/7/2025), digelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Dr. Apriyadi MSi, dalam sambutannya saat membuka kegiatan, menyoroti bahwa peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Muba sangat beragam, sementara ketersediaan lahan terbatas.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut adanya pengelolaan ruang yang terencana dan bijak agar tidak menimbulkan konflik dan ketidakteraturan di masa mendatang.
“Peruntukan ruang di Kabupaten Muba ini sangat banyak, sementara wilayah kita terbatas. Oleh sebab itu, pemanfaatan dan penataan ruang harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terukur,” ujar Apriyadi.
Ia mencontohkan salah satu isu yang kerap muncul, yakni keberadaan permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan. Fenomena ini, kata Apriyadi, harus segera ditangani dengan penataan yang tepat serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.
“Permasalahan seperti ini harus ditangani serius. Kita juga perlu memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan ruang ke depan,” tambahnya.
Sekda Muba menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Kementerian ATR/BPN yang telah memilih Muba sebagai salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan teknis secara langsung.
“Ini kesempatan emas. Saya minta seluruh peserta memanfaatkan Bimtek ini dengan sebaik-baiknya. Kita sangat beruntung karena tidak semua daerah mendapatkan kesempatan seperti ini,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Aria Indra Purnama ST MUM, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa selain memberikan pelatihan teknis, pihaknya juga berharap mendapat masukan dari pemerintah daerah mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kami ingin tahu apa saja yang dibutuhkan oleh daerah seperti Muba agar penataan ruang bisa berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal,” ungkap Aria.
Ia menilai, perencanaan pemanfaatan ruang di Muba sejauh ini telah berada di jalur yang benar. Namun demikian, perlu dilakukan penguatan dari sisi pengendaliannya agar pelaksanaannya lebih optimal.
“Perencanaan sudah cukup baik. Ke depan tinggal kita masifkan pengendaliannya agar kebijakan penataan ruang benar-benar berdampak positif bagi pembangunan daerah,” katanya.
Selain Aria, materi dalam Bimtek ini juga disampaikan oleh narasumber dari Kementerian ATR/BPN, yakni M. Grahandhaka Banumustain ST MSi selaku Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda, serta Adisti Pridananti SE MSE yang menjabat sebagai Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Pemkab Muba, di antaranya Kepala Dinas PUPR Alva Elan SST MPSDA, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muhammad Ridho ST MSi, serta Kepala Dinas Perkebunan Akhmad Toyibir SSTP MSi.
Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan tata ruang ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan teknis yang diberikan melalui Bimtek ini diharapkan menjadi modal awal dalam menciptakan tata ruang yang terencana, legal, dan berkeadilan di Kabupaten Musi Banyuasin. (dev)
