viralsumsel.com, JAKARTA – Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) memunculkan desakan agar program tersebut dihentikan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, tidak setuju karena masih ada cara lain agar program Presiden RI Prabowo Subianto itu tetap berjalan.
“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Ia menilai satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu banyak melayani sampai 3.000 porsi. Dengan jumlah yang terlalu banyak, maka proses memasak hingga penyajian kurang terjaga.
“Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujar Said.
“Nah, kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresidenan yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus disetop. Jangan,” ujar Said.
Untuk itu, ia mendorong agar Badan Gizi Nasional bisa melakukan pencegahan. Salah satunya dengan pola jam memasak hingga pengawasan.
“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tambahnya.
Terkait usulan agar MBG diganti dengan uang tunai, Said sepakat dengan tiga cara alternatif. Namun, keputusan tetap ada di pemerintah.
“Ada tiga instrumen yang bisa dilakukan. Bisa pemerintah menyalurkan langsung (ke) kabupaten-kabupaten. Bisa pemerintah lewat PKH (program keluarga harapan). Kalau PKH selama ini per bulan Rp 300 ribu, kita tambahin Rp 300 ribu. Tapi yang Rp 300 ribu itu untuk MBG. Atau SPPG-nya didekatkan di sekolah,” kata Said.
Usulan MBG dihentikan
Desakan agar MBG dihentikan disampaikan oleh Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Meningkatnya kasus keracunan MBG diduga karena ada kesalahan sistem di BGN.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, JPPI meminta agar anak-anak tidak dijadikan target politik karena mereka adalah generasi bangsa. Presiden Prabowo didesak mempertimbangkan untuk menghentikan program MBG.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.
“Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujar Ari. (mel)
