viralsumsel.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Namun keputusan itu memantik gelombang pro dan kontra, terutama dari kalangan PDI Perjuangan yang menilai langkah tersebut mencederai semangat reformasi.
Di tengah polemik itu, beredar tangkapan layar pesan yang diklaim berasal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Isi pesan tersebut disebut-sebut mengarahkan kader dan pihak eksternal partai untuk menolak pemberian gelar bagi Soeharto. Pesan itu juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang meninggalkan jejak kelam di masa lalu.
Namun, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan tangkapan layar itu palsu. Ia menilai pesan tersebut hanyalah upaya untuk menjatuhkan nama Hasto dan menggiring opini negatif terhadap PDIP.
“Soal tangkapan layar yang beredar, siapapun bisa membuat hal seperti itu. Itu tidak benar, hanya untuk mengambinghitamkan Sekjen kami,” kata Guntur kepada wartawan, Selasa (11/11).
Meski begitu, Guntur menegaskan penolakan terhadap Soeharto sudah menjadi bagian dari jati diri kader PDIP. Menurutnya, perjuangan melawan kezaliman, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah DNA partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Penolakan terhadap Soeharto itu DNA kader PDI Perjuangan. DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN, dan membela rakyat kecil. Jadi tidak perlu instruksi khusus untuk menolak Soeharto,” ujarnya.
Lebih jauh, Guntur menyebut pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998. Ia mempertanyakan bagaimana pelaku pelanggaran di masa lalu bisa disetarakan dengan korban rezim Orde Baru.
“Bagi kami, gelar pahlawan untuk Soeharto sama saja dengan mengkhianati Reformasi ’98. Bagaimana mungkin sosok yang digulingkan rakyat bisa disebut pahlawan? Marsinah dan Gus Dur yang jadi korban kekerasan di era Orde Baru, kini disamakan derajatnya dengan pelakunya?” tegas Guntur.
Ia juga menyoroti alih-alih memberikan penghargaan, negara seharusnya menagih tanggung jawab hukum dan finansial keluarga Soeharto.
“Negara harusnya menagih ganti rugi triliunan rupiah sesuai putusan pengadilan yang sudah inkrah, bukan malah memberi gelar dan tunjangan pahlawan,” pungkasnya. (mel)
