VIRALSUMSEL.COM, BANYUASIN – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapat tambahan dana segar lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp500 miliar sepertinya bakal terganjal. DPRD Banyuasin meminta pinjaman yang kedua ini ditinjau ulang.
Alasannya, utangan baru tersebut ada bunganya sebesar Rp147 miliar dalam tempo delapan tahun. Dan ini akan membebani APBD Banyuasin.
“Banyuasin masih punya utang lama Rp288 miliar. Bayar bunganya dibebankan ke APBD. Utang yang kedua ini tambah memberatkan keuangan daerah,” kata Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan kepada awak media.
Pernyataan Irian Setiawan dituangkan saat memberi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin tahun anggaran 2020, yang dibacakan Noor Ishmatuddin, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, pada rapat paripurna, Kamis (6/5/2021).
“Bukan kami tidak setuju pinjaman PEN ini. Awalnya tidak ada bunga. Ternyata pinjaman itu berbunga, dan sudah pasti akan menguras keuangan Pemkab. Maka lebih baik dikaji kembali,” pintanya.
Dewan menyarankan demikian, diterangkan Irian, sebab struktur APBD Banyuasin sudah dibebani utang lama. Kalau dipaksakan meminjam lagi dengan bunga yang tinggi, maka akan berimbas pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.
“Kami tidak mau beban utang besar ini dirasakan oleh anggota DPRD Banyuasin pada periode berikutnya. Nanti yang disalahkan pasti kami,” katanya.
Sementara Bupati Banyuasin H Askolani mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Banyuasin, khususnya Pansus, yang telah melakukan pembahasan LKPJ Bupati tahun 2020.
Perlu diketahui, LKPJ Bupati ini telah memuat laporan pencapaian yang dilaksanakan oleh Pemkab Banyuasin tahun 2020, terkait dengan program, dan kegiatan, keuangan, serta penyelenggaraan pemerintahan. (ril)
