Jakarta, viralsumsel.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang.
Untuk itu, ia meminta DPR RI membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk berdiskusi secara langsung.
Dalam keterangan pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyampaikan bahwa langkah tersebut penting untuk meredam ketegangan dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara baik.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tegasnya.
Prabowo Tekankan Demo Harus Damai, Tolak Anarkisme
Presiden menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan cara damai dan tertib, tanpa kekerasan ataupun perusakan fasilitas publik.
“Penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara damai. Namun, tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat tidak dapat ditoleransi. Itu adalah pelanggaran hukum,” ujarnya.
Prabowo mengingatkan aparat keamanan untuk menjalankan tugas secara profesional, yakni melindungi rakyat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang pajak masyarakat, dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat dan memastikan hukum ditegakkan,” katanya.
DPR Siapkan Dialog dan Revisi Kebijakan
Sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR RI akan segera mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat, di antaranya pemangkasan besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini. “Hal-hal lain akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPR,” imbuhnya.
Instruksi kepada Kementerian: Terima Kritik dan Masukan
Selain mendorong DPR membuka dialog, Prabowo juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Parpol Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan bahwa para pimpinan DPR dan ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota legislatif yang dinilai membuat kegaduhan publik.
“Pimpinan partai mencabut status keanggotaan DPR RI bagi kader yang menyampaikan pernyataan yang meresahkan masyarakat. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2025,” ungkapnya.
Prabowo menilai, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen partai politik menjaga kredibilitas lembaga legislatif dan mengembalikan kepercayaan publik.
Imbauan Persatuan dan Gotong Royong
Di akhir pernyataannya, Presiden mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita sampaikan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkas Prabowo. (bbs)
