Jakarta, viralsumsel.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas yang diambil para ketua umum partai politik terkait dinamika politik nasional yang memicu gelombang protes publik belakangan ini.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa para pimpinan parpol sepakat memberhentikan anggota DPR RI yang dinilai bermasalah, khususnya mereka yang dianggap menyampaikan pernyataan yang melukai hati rakyat.
“Dalam rangka merespons aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan dari Ketua Umum Partai Politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas. Terhitung mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang dinilai melakukan kesalahan atau pernyataan keliru akan dicabut keanggotaannya,” ujar Prabowo.
Komitmen Bersama Parpol
Prabowo menyebutkan keputusan ini lahir dari kesepakatan seluruh ketum parpol sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
“Langkah yang diambil adalah keputusan bulat para ketua umum partai. Mereka sepakat mencopot keanggotaan DPR bagi kader yang dinilai telah melenceng dari semangat pengabdian kepada rakyat,” tegasnya.
Kebijakan DPR Diperketat
Selain pencabutan keanggotaan, Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan DPR juga akan mengevaluasi dan mencabut sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik, seperti tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri yang dinilai membebani anggaran.
“Pimpinan DPR telah berdiskusi dengan para ketua partai untuk mengoreksi kebijakan, termasuk soal tunjangan dan moratorium perjalanan luar negeri. Semua ini dilakukan agar anggota DPR lebih sensitif terhadap kepentingan rakyat,” paparnya.
Negara Tegakkan Hukum, Tolak Anarki
Presiden juga menyinggung situasi sosial-politik yang memanas setelah terjadinya aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR dan berbagai insiden bentrokan.
Prabowo menegaskan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak dapat dibenarkan.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi, tindakan anarkis yang berujung pada jatuhnya korban jiwa tidak bisa kita toleransi. Ini negara hukum, semua harus berjalan sesuai aturan,” kata Prabowo.
Ia memastikan proses hukum terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran dalam insiden bentrokan dengan demonstran sedang berlangsung secara transparan.
“Saya sudah perintahkan Kapolri agar proses pemeriksaan dilakukan cepat, terbuka, dan dapat diawasi publik. Kita ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Latar Belakang Keputusan
Keputusan ini muncul setelah gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah terkait penolakan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Situasi memanas ketika terjadi bentrokan di Jakarta Pusat, yang menyebabkan seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia akibat insiden dengan kendaraan taktis.
Sebagai bentuk tanggung jawab politik, beberapa partai besar seperti Golkar, NasDem, dan PAN sudah lebih dulu mengumumkan pemberhentian sejumlah kader mereka di DPR. Langkah ini kini ditegaskan secara nasional oleh Presiden Prabowo sebagai kebijakan bersama partai politik. (bbs)
