INDRALAYA, viralsumsel.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memperlihatkan keseriusan dalam mengawal proses pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Sidang 2025, yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025, di Gedung Paripurna DPRD setempat.
Rapat tersebut mengangkat agenda penting, yakni penyampaian Nota Pengantar Bupati mengenai pelaksanaan anggaran dan kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2024, yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati H. Ardani, SH., MH, mewakili Bupati Panca Wijaya Akbar, SH.
Acara dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Ahmad Syafe’i, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ogan Ilir, para kepala OPD, serta camat dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. Agenda ini menjadi langkah awal penting dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, sekaligus menyusun pijakan strategis untuk kebijakan pembangunan ke depan.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Fokus
Dalam pidatonya, Wakil Bupati Ardani menjelaskan bahwa penyampaian Nota Pengantar ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat.
“Kami berkomitmen menjalankan setiap kebijakan anggaran dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Ardani.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, agar seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD 2024 dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Adapun sektor-sektor prioritas yang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan APBD 2024 antara lain:
-
Peningkatan infrastruktur dasar, terutama pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di desa dan wilayah perbatasan antar kecamatan.
-
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui pembangunan sarana-prasarana sekolah dan Puskesmas, serta pemberian beasiswa dan layanan kesehatan gratis.
-
Digitalisasi pelayanan publik, mencakup sistem administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
-
Penguatan ekonomi lokal, dengan memberikan dukungan kepada UMKM, sektor pertanian, dan pelatihan vokasi untuk pemuda usia produktif.
“Semua program ini dirancang sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi masyarakat, utamanya dalam hal aksesibilitas layanan dasar dan pemerataan kesejahteraan,” tambah Ardani.
Komitmen DPRD: Fungsi Pengawasan Diutamakan
Menanggapi penyampaian Nota Pengantar tersebut, Wakil Ketua II DPRD Ahmad Syafe’i menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji secara seksama seluruh laporan dan rencana kerja yang disampaikan pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya untuk memeriksa angka, tetapi juga memastikan implementasi anggaran memberi manfaat nyata kepada rakyat,” ucapnya.
Ahmad juga menyampaikan bahwa DPRD akan menjadwalkan pembahasan lanjutan secara detail melalui komisi-komisi dan rapat kerja bersama OPD teknis. Ia berharap proses evaluasi ini mampu menjadi refleksi sekaligus dorongan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
OPD dan Camat Siap Jalankan Arah Kebijakan
Usai rapat, sejumlah kepala OPD menyambut baik arahan yang telah disampaikan. Mereka menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti evaluasi dan mempercepat pelaksanaan program 2024 yang belum optimal.
“Sebagian besar proyek sudah berjalan, terutama pembangunan infrastruktur. Namun, kami akan lebih maksimal lagi untuk percepatan di semester kedua tahun anggaran ini,” ujar salah satu kepala dinas.
Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa camat, yang menilai arah kebijakan pemerintah sudah cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat di desa-desa.
Komitmen Eksekutif dan Legislatif untuk Rakyat
Rapat Paripurna XII ini menjadi cerminan nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada masyarakat. Dengan dasar evaluasi yang objektif dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan APBD 2024 akan menjadi alat percepatan transformasi pembangunan menuju Ogan Ilir yang lebih maju, inklusif, dan adaptif terhadap zaman. (ril)
