Relawan Heri Amalindo Dua Periode Minta PAN Konsisten Rekomendasi Cakada di PALI

banner 728x90

VIRALSUMSEL.COM, PALI – Relawan Heri Amalindo dua periode minta Partai Amanat Nasional (PAN) konsisten soal rekomendasi calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) 2020.

Ketua Relawan Heri Amalindo Dua Periode (HA2P), Edi Suprianto mengatakan, pihaknya berharap PAN tetap konsisten terhadap rekomendasi yang jatuh ke Ir H Heri Amalindo-Drs H Soemarjono.

Lebih lanjut Edi Suprianto menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: PAN/A/Kota/Kau-SJ/022/III/2020. SK yang dikeluarkan pada, 31 Maret 2020. SK tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dan Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno.

“Model B.1-KWK sudah keluar, dimana DPP PAN memberikan persetujuan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati PALI, pada pasangan calon (paslon) bapak Ir H Heri Amalindo-Drs H Soemarjono,” ungkap pria yang juga mantan anggota DPRD Muara Enim, Rabu (05/08/2020).

Baca Juga :  Innalilahi, Bupati PALI Berduka Ibunda Tutup Usia

Sebelumnya juga sempat beredar dipublik, perihal SK PAN mendukung Palson lain. Edi menilai itu sah-sah saja. Namun, pihaknya tetap berpatokan pada SK per 31 Maret 2020. Apalagi dalam SK disebutkan, telah berdasarkan undang-undang dan mekanisme internal Partai PAN, hingga akhirnya partai berlambang matahari tersebut memberikan persetujuan kepada Paslon Heri-Soemarjono di Pilkada Pali 2020.

“Sampai sekarang kita tetap optimistis, PAN ke kita. Kami belum lihat adanya perubahan SK. Dan tentunya kami sangat mengharapkan konsistensi dan komitmen dari Partai PAN itu sendiri terkait rekomendasi ke Heri-Soemarjono,” sambung Edi.

Namun jika benar PAN mendukung Paslon lain di Pilkada PALI, Edi menegaskan, secara etika politik hal tersebut tidaklah etis dan dapat mempermalukan sang Ketua Umum PAN itu sendiri.

Baca Juga :  Sekda Sumsel Edward Candra Ajak Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah di Hari Otonomi Daerah XXIX

“Secara etika politik tentunya bisa dianggap publik tak konsisten terhadap apa yang menjadi keputusannya. Bahkan, bisa mempermalukan sang Ketum PAN itu sendiri,” pungkas dia. (rei)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *