JAKARTA, viralsumsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M., kembali memperjuangkan aspirasi daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Perikanan Indonesia (Perindo), Senin (3/11/2025) di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Eva menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, lembaga perikanan nasional, dan anggota DPD RI dalam memperkuat program pemberdayaan sektor perikanan daerah.
Ia menegaskan, Sumatera Selatan—khususnya wilayah Banyuasin—memiliki potensi besar sebagai sentra penghasil ikan air tawar yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan Kabupaten Banyuasin juga terkenal sebagai penghasil ikan laut di perairan yang dikelola menjadi ikan asin terasi, teri, dan juga penghasil udang.
“Setiap kali kami turun ke daerah pemilihan, masyarakat selalu menanyakan program konkret apa yang bisa kami bawa dari pusat. Banyak nelayan dan pembudidaya ikan di Sumsel yang berharap dukungan, terutama dalam hal bantuan bibit ikan dan fasilitas produksi,” ujar Eva.
Eva juga menyoroti bahwa dalam data pemaparan KKP, Sumatera Selatan belum masuk dalam daftar wilayah penerima prioritas program perikanan nasional, padahal kontribusi daerah terhadap produksi ikan cukup besar.
“Dari data yang disampaikan tadi, saya tidak melihat adanya program signifikan yang menyentuh wilayah Sumsel. Padahal daerah kami punya potensi luar biasa, baik dari hasil tangkap maupun budidaya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Komoditi PT Perikanan Indonesia (Persero), Rene Van Joost, menjelaskan bahwa saat ini PT Perindo sedang memfokuskan diri pada aktivitas penangkapan ikan laut, sementara pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan air tawar telah dialihkan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
“Pembagian peran ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi antar perusahaan BUMN perikanan, agar pengelolaan potensi dari hulu ke hilir bisa lebih optimal,” jelas Rene.
Rene juga membuka peluang kerja sama dengan DPD RI dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor budidaya perikanan berbasis masyarakat. Menurutnya, dukungan legislator daerah sangat penting untuk memperkuat komunikasi antara pusat dan daerah, khususnya dalam penyaluran bantuan bibit, pelatihan, serta akses pasar.
Sementara itu, Komite II DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan sektor kelautan dan perikanan agar lebih berpihak kepada kesejahteraan nelayan, peningkatan produktivitas, dan pemerataan hasil pembangunan di daerah pesisir serta pulau-pulau kecil.
Eva Susanti menegaskan, sinergi antara DPD RI, Kementerian KKP, dan BUMN perikanan seperti PT Perindo menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi biru di daerah.
“Kami berharap sinergi ini tidak berhenti di rapat, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat perikanan di Sumatera Selatan,” tutup Eva. (bbs)
