SEKAYU, viralsumsel.com – Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet, menerima Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Kegiatan tersebut berlangsung di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Sekayu, Jumat (13/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Muba Drs Syafaruddin, Inspektur Muba Dian Marvita, Kepala BPKAD Riki Junaidi, Kepala Dinas PUPR Rudianto, Kepala Dinas Perkim M Ridho, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Jonadi.
Pengendali Teknis II BPK Sumsel, Meilina, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim telah dilaksanakan selama kurang lebih 25 hari, terhitung sejak 18 Februari hingga 14 Maret 2026.
Selanjutnya, proses pemeriksaan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan terinci yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 April 2026.
“Entry meeting dijadwalkan pada 2 April secara daring dan akan diikuti oleh 17 kepala daerah se-Sumatera Selatan,” ujar Meilina.
Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan disusun pada Mei dan direncanakan disampaikan pada periode 2 hingga 12 Juni 2026.
Selain itu, Meilina juga mengingatkan pentingnya komunikasi serta kelengkapan data dari seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan berjalan optimal dan tepat waktu.
Sementara itu, Bupati HM Toha Tohet menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Menurutnya, proses evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta administrasi keuangan daerah.
“Kami berterima kasih atas masukan dari BPK. Ini menjadi evaluasi bagi kami agar ke depan pengelolaan administrasi dan keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan,” kata Toha.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (dev)
