viralsumsel.com, JAKARTA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas gubernur. Anggaran jumbo tersebut menjadi perhatian publik, terlebih kendaraan yang akan dibeli masuk kategori SUV hybrid premium dengan spesifikasi mesin sekitar 3.000 cc.
Pengadaan mobil dengan nilai fantastis ini disebut berkaitan dengan kebutuhan mobilitas gubernur yang kerap harus turun langsung ke wilayah dengan kondisi medan ekstrem. Kendaraan dinilai harus memiliki kemampuan tinggi agar dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses kendaraan biasa.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan, kendaraan operasional itu dibutuhkan untuk menunjang aktivitas gubernur dalam memantau langsung berbagai persoalan di lapangan, termasuk di wilayah dengan infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menegaskan, kondisi geografis Kalimantan Timur yang didominasi jalur berlumpur, berbatu, dan belum sepenuhnya terbangun secara optimal membuat kendaraan dengan kemampuan off-road menjadi kebutuhan penting, bukan sekadar fasilitas penunjang.
Meski belum diumumkan secara resmi jenis kendaraan yang akan dibeli, spesifikasi dan kisaran anggaran memunculkan dugaan mobil tersebut merupakan SUV mewah kelas atas. Salah satu model yang dinilai sesuai adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB, yang dikenal memiliki teknologi hybrid dan kemampuan off-road mumpuni.
Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memastikan pengadaan kendaraan ini tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan nilai manfaat jangka panjang. Kendaraan tersebut juga disebut akan menunjang fungsi protokoler gubernur, termasuk kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan tamu penting.
Meski sebelumnya Pemprov Kaltim sempat menyatakan akan membatasi pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pembelian mobil untuk gubernur disebut sebagai pengecualian karena dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional pimpinan daerah di wilayah dengan tantangan medan berat. (mel)
