PALEMBANG, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta sejumlah pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya keselarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Menurutnya, sinkronisasi tersebut menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif, terarah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki fungsi strategis sebagai koordinator dan pembina bagi pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, integrasi perencanaan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memastikan seluruh perencanaan pembangunan berjalan linier dengan kebijakan nasional, namun tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, adaptif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam forum tersebut, isu strategis yang turut menjadi perhatian adalah struktur belanja daerah, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Kebijakan ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran.
Selain itu, ia juga menyoroti keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan provinsi sangat bergantung pada kontribusi kabupaten/kota. Oleh sebab itu, sinergi dan integrasi perencanaan menjadi faktor utama dalam mencapai target pembangunan secara menyeluruh.
“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja kolektif. Kita harus menyatukan arah agar tidak terjadi disorientasi pembangunan,” ujarnya.
Dalam prioritas pembangunan, Sumatera Selatan tetap fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis Sumatera yang berbeda dengan Pulau Jawa.
Selain itu, peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Herman Deru berharap adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat untuk memberikan ruang inovasi bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan. Menutup sambutannya, ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun, serta menghindari perubahan yang dapat mengganggu sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan empat kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Ia menyebut Indonesia saat ini berada dalam fase perubahan tata kelola pemerintahan yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta kemampuan adaptasi aparatur negara.
Menurutnya, pemerintahan modern tidak hanya membutuhkan aparatur yang cerdas, tetapi juga terampil dan responsif terhadap perubahan zaman. Ia menjelaskan empat kunci utama tersebut meliputi konsistensi visi nasional lintas generasi, penguatan kemandirian nasional, pemerintahan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Bima Arya juga mengapresiasi sejumlah capaian positif Sumatera Selatan, seperti keberhasilan dalam mengendalikan inflasi serta menekan angka stunting yang relatif rendah secara nasional.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri berbagai unsur penting, termasuk perwakilan Bappenas, DPRD Sumsel, TNI, Polri, serta jajaran kepala daerah se-Sumatera Selatan. Melalui forum ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan. (win)
