PALEMBANG, viralsumsel.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi daerah percontohan dalam tata kelola minyak dan gas bumi (migas) yang tertib, legal, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Muba H. M. Toha Tohet, SH saat menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat (24/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Pemkab Muba bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menegaskan dukungan terhadap implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 sebagai landasan utama penataan sektor migas yang lebih tertib dan terarah.
Bupati Toha menyampaikan, pihaknya tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga telah menyiapkan langkah konkret guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan.
“Kami berkomitmen penuh untuk mengawal implementasi regulasi ini. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat lanjutan dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya para penambang,” ujarnya.
Menurut Toha, Kabupaten Muba memiliki potensi besar di sektor migas yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas produksi masyarakat penambang menjadi salah satu fokus utama ke depan.
Ia optimistis, mulai awal Mei 2026, berbagai langkah strategis akan mulai dijalankan secara maksimal, sehingga Muba dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan migas di tingkat regional.
Lebih lanjut, Pemkab Muba juga akan mendorong penambangan masyarakat berada dalam naungan kelembagaan resmi seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan standar keselamatan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pengelolaan migas ke depan harus mengedepankan aspek legalitas, keselamatan, dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan tersebut di seluruh kabupaten dan kota.
Ia meminta Dinas ESDM segera membentuk posko pengawasan di setiap daerah guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal dan terkoordinasi dengan baik.
Menurut Herman Deru, kehadiran regulasi baru ini menjadi momentum penting dalam menata ulang sektor migas nasional agar lebih produktif, aman, serta memiliki daya saing tinggi.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan praktik illegal drilling terus terjadi. Selain merugikan negara, aktivitas tersebut juga sangat berbahaya dan sering menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Selatan, unsur Forkopimda, termasuk jajaran TNI dan Polri, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan strategis di bidang energi.
Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Muba diharapkan mampu menjadi model tata kelola migas yang tidak hanya legal dan aman, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (win)
