OGAN ILIR, viralsumsel.com – Langkah efisiensi anggaran mulai diterapkan dari internal DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Tidak hanya mengimbau instansi lain untuk berhemat, lembaga legislatif tersebut memilih memulai penghematan dari anggaran perjalanan dinas anggotanya sendiri.
Kebijakan itu ditegaskan langsung Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026).
Penginapan Dibatasi Maksimal 30 Persen
Dalam aturan terbaru, anggota DPRD Ogan Ilir hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 30 persen dari pagu anggaran penginapan yang tersedia selama perjalanan dinas.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait optimalisasi penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Prinsipnya kita prioritaskan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kegiatan yang minim dampak sebaiknya dialihkan,” ujar Edwin.
Efisiensi Bukan Kurangi Kinerja
Menurut Edwin, efisiensi tidak berarti mengurangi kinerja atau menghentikan aktivitas pemerintahan. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan untuk mengalihkan belanja dari kegiatan yang kurang berdampak menuju program prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa dana APBD harus lebih banyak diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Hasil Kesepakatan Pimpinan DPRD
Kebijakan tersebut lahir dari rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi yang digelar pada akhir pekan lalu. Dalam rapat itu, seluruh unsur pimpinan sepakat bahwa penghematan harus dimulai dari internal legislatif agar menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Saat ini, keputusan tersebut masih dalam tahap konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaian regulasi sebelum dituangkan secara resmi melalui Surat Edaran.
Soroti Rapat OPD di Hotel Mewah
Selain internal DPRD, lembaga legislatif juga menyoroti penggunaan anggaran di lingkungan OPD. Belakangan, publik ramai membahas adanya kegiatan rapat sejumlah OPD yang digelar di hotel mewah luar daerah hingga viral di media sosial.
Fenomena itu dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi, terutama ketika masih banyak kebutuhan pembangunan daerah yang membutuhkan anggaran besar.
DPRD Siap Panggil OPD
Edwin menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Menurutnya, penggunaan fasilitas luar daerah hanya dapat dibenarkan jika gedung milik pemerintah daerah memang tidak memadai.
Namun jika fasilitas lokal masih tersedia, kegiatan di hotel luar daerah dianggap tidak sejalan dengan prinsip optimalisasi anggaran. “Kami akan panggil OPD yang terbukti mengabaikan prinsip efisiensi anggaran ini. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
DPRD Ogan Ilir menilai masih banyak program strategis yang menyentuh masyarakat sering terkendala keterbatasan dana. Karena itu, berbagai bentuk pemborosan birokrasi harus dipangkas, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD sendiri.
Edwin berharap kebijakan ini menjadi budaya kerja baru dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. (win)
