OKI, viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru turun langsung ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (4/10/2026), untuk melihat kondisi karhutla sekaligus mengevaluasi langkah penanganan bersama pemerintah desa, kecamatan, aparat, relawan hingga perusahaan pemegang izin.
Kunjungan tersebut diawali dengan patroli udara untuk memantau sejumlah wilayah terdampak karhutla. Setelah itu, Herman Deru mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Balai Desa Sungai Bungin II, Kecamatan Pangkalan Lampam.
Pertemuan melibatkan kepala desa dari lima kecamatan yang menjadi wilayah prioritas, para camat, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Karang Taruna, unsur TNI/Polri, serta perusahaan pemegang izin perkebunan dan kehutanan.
Herman Deru mengatakan, kehadirannya di OKI bukan sekadar untuk melihat kondisi lapangan, tetapi juga memastikan seluruh unsur yang terlibat tetap memiliki kesiapan menghadapi kemarau panjang.
Menurut dia, kondisi kekeringan di sejumlah wilayah OKI sudah cukup mengkhawatirkan. Bahkan, beberapa kawasan rawa yang biasanya memiliki genangan air disebut mulai mengering setelah berlangsungnya kemarau selama berbulan-bulan.
“Alam semakin kering, daun semakin kering. Saya saksikan langsung, rawa pun ada yang tidak berair. Ini tentu sangat mengkhawatirkan,” kata Herman Deru.
Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi meluasnya karhutla. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Hingga pekan sebelumnya, pelaksanaan OMC disebut telah dilakukan sebanyak 66 kali dan berhasil menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Namun, distribusinya belum merata, khususnya di lima kecamatan yang menjadi wilayah rawan karhutla di OKI.
Herman Deru menegaskan OMC akan tetap dilakukan sebagai salah satu upaya menghadapi kondisi kemarau panjang. Pemerintah Sumsel bahkan telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp12 miliar dan mendekati Rp15 miliar, termasuk untuk kebutuhan avtur dan bahan pendukung operasi.
“Ini semua ikhtiar kita. Pilot pun mempertaruhkan nyawa untuk mencari bibit hujan,” ujarnya.
Kepala Desa Diminta Jadi Garda Terdepan
Herman Deru menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pasukan pemadam kebakaran. Pemerintah daerah memiliki tugas mengintegrasikan seluruh kekuatan, mulai dari pasukan darat, dukungan udara hingga unsur masyarakat.
Ia menyebut sekitar 12 ribu personel saat ini telah terlibat dalam satgas penanganan karhutla. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat yang turut digerakkan di tingkat desa.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang telah terdata melalui BPBD untuk membantu penanganan di lapangan dengan dukungan insentif harian.
Dalam konteks pencegahan, Herman Deru secara khusus menyoroti peran kepala desa dan camat. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami karakter wilayah dan pola aktivitas masyarakat di daerah masing-masing.
“Kalian putra daerah di sini, tahu cerita panjang bagaimana titik api terjadi di sini. Mungkin yang paling kompeten untuk menjadi panglima pemadaman ini adalah kepala desa di sini,” ujarnya.
Ia meminta persoalan karhutla dibedah sampai tingkat desa. Tidak hanya mencari cara memadamkan api, tetapi juga mengidentifikasi penyebab kebakaran serta menyusun langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Herman Deru juga menilai sebagian kejadian karhutla diduga berkaitan dengan aktivitas manusia. Karena itu, pola penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman ketika api sudah muncul.
“Yang kita inginkan sekarang ada dua. Bagaimana kita kurangi atau hilangkan titik api dan bagaimana mencegahnya ke depan. Karena itu kita perlu berdiskusi,” katanya.
OKI Petakan 107 Desa Rawan Karhutla
Bupati OKI Muchendi Mahzarekki mengatakan, pemerintah daerah sengaja mengumpulkan kepala desa dari wilayah prioritas untuk membahas penanganan karhutla berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Dari 101 desa yang diundang dalam pertemuan tersebut, sekitar 80 kepala desa hadir bersama camat, Manggala Agni, MPA, Karang Taruna dan perwakilan perusahaan.
Pemkab OKI sendiri telah memetakan 107 desa yang memiliki tingkat kerawanan karhutla. Sementara lima kecamatan yang menjadi prioritas penanganan saat ini merupakan wilayah dengan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius.
Muchendi menyebut Desa Sungai Bungin menjadi salah satu wilayah dengan titik api tertinggi, disusul Jungkal, Sungai Ceper, Cengal dan Pangkalan Lampam.
“Per hari ini yang tertinggi ada di Desa Sungai Bungin, kemudian Jungkal, Sungai Ceper, Cengal dan Pangkalan Lampam. Di sini banyak masyarakat yang terdampak,” ujar Muchendi.
Di Desa Sungai Bungin, masyarakat telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang mendapat dukungan dari perusahaan.
Selain itu, sebanyak 730 personel gabungan TNI, Polri dan Manggala Agni telah dikerahkan untuk penanganan karhutla. Kekuatan tersebut dikoordinasikan dengan unsur perusahaan yang berjumlah sekitar 176 personel.
Pemkab OKI juga mengambil langkah untuk mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas diarahkan memberikan vitamin kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak SD dan SMP serta lansia. Pembagian masker juga dilakukan. “Kami terus berusaha dan berjuang dengan semua pihak,” kata Muchendi.
Usulan Desa Jadi Bahan Evaluasi
Rapat evaluasi juga menjadi ruang bagi kepala desa untuk menyampaikan solusi berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Kepala Desa Tulung Selapan mengusulkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan drone untuk patroli. Usulan tersebut dinilai relevan mengingat luasnya wilayah yang harus dipantau.
Herman Deru mengatakan perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat desa mengetahui informasi titik panas secara lebih cepat. Pemerintah desa tidak harus selalu menunggu laporan dari tingkat kecamatan atau kabupaten.
“Dari HP kita bisa unduh aplikasi. Jadi kita bisa tahu. Tinggal bagaimana kita menjangkaunya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jermun menyampaikan bahwa pemerintah desanya telah memiliki peraturan desa (perdes) mengenai pencegahan karhutla. Aturan tersebut melibatkan MPA sekaligus mengatur sanksi melalui hukum adat.
Herman Deru mengapresiasi langkah tersebut. Perdes yang telah dibuat sejak 2017 itu bahkan diminta untuk dipelajari sebagai salah satu referensi yang memungkinkan diterapkan di wilayah lain.
Usulan lain datang dari Kepala Desa Ulak Piangguk, Kecamatan Pampangan, Dody. Ia mengusulkan pembangunan rawa dan sumur bor di kawasan persawahan, dukungan cetak sawah rakyat, serta keterlibatan perusahaan dalam menyediakan alat berat.
Menurut Dody, dukungan alat berat dapat membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola penanganan karhutla yang lebih preventif. Pemerintah tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul, tetapi juga berupaya menyesuaikan strategi pencegahan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat desa.
Herman Deru berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, relawan dan perusahaan dapat menekan jumlah titik api di OKI sekaligus mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.
“Kita datang ke lima kecamatan ini untuk berdiskusi dengan para kepala desa. Saya pikir kalau semuanya kita respons bersama, minimal kita bisa mengurangi karhutla,” pungkasnya.
Turut mendampingi Gubernur Herman Deru dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemprov Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Apriyadi, Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel Iqbal Alisyahbana serta Bupati OKI Muchendi Mahzarekki. (bbs/ion)
