PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah Kota Palembang mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, serta berkeadilan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga harus diiringi pelayanan yang jelas, kepastian prosedur, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan.
Hal itu disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Ahmad Bastari, saat mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka kuliah umum yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis”. Dua narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir, S.H., M.H., serta Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H.
Dalam sambutannya, Ahmad Bastari menyampaikan apresiasi kepada DPP Gencar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kuliah umum seperti ini dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
Penegakan Hukum Harus Profesional dan Transparan
Bastari menilai masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian mengenai prosedur dan kejelasan dalam setiap tahapan pelayanan maupun proses penegakan hukum.
Prinsip tersebut, lanjutnya, juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Tindakan yang dilakukan aparat harus tetap mengedepankan profesionalisme dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara proporsional, memberikan kepastian, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurut Bastari, upaya menciptakan Palembang sebagai kota yang tertib dan sejahtera tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan peraturan maupun tindakan aparat. Kesadaran hukum yang tumbuh di tengah masyarakat juga menjadi unsur penting dalam menjaga ketertiban sosial.
Karena itu, kepatuhan terhadap aturan perlu dibangun melalui edukasi yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan tidak hanya memahami adanya ketentuan hukum, tetapi juga menyadari pentingnya menghormati aturan demi kepentingan bersama.
DPP Gencar Diharapkan Jadi Mitra Pemerintah
Bastari menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat perlu terus diperkuat.
Sinergi tersebut diperlukan agar upaya meningkatkan kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum. Organisasi kemasyarakatan juga dapat mengambil peran melalui kegiatan edukasi, penyampaian informasi, dan penguatan pemahaman hukum di lingkungan masyarakat.
Dalam konteks itu, Bastari berharap DPP Gencar dapat terus menjadi mitra positif Pemerintah Kota Palembang, terutama dalam mendorong edukasi hukum dan membangun kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan.
Ia juga mengharapkan kuliah umum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan kemitraan dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan edukasi yang melibatkan berbagai pihak, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui pentingnya menyelesaikan persoalan sesuai dengan ketentuan hukum.
Bangun Kota yang Aman dan Sejahtera
Penegakan hukum yang humanis diharapkan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan. Pendekatan profesional dan berkeadilan juga menjadi bagian penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara aparat, pemerintah, dan warga.
Bagi Kota Palembang, penguatan kesadaran hukum menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketertiban sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sosial yang aman dan kondusif.
Pemerintah Kota Palembang berharap keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dapat memperluas jangkauan edukasi hukum. Dengan demikian, nilai kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum dapat tumbuh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kegiatan seperti kuliah umum DPP Gencar diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan demi Palembang yang aman, tertib, serta sejahtera. (bbs/ion)
