viralsumsel.com, JAKARTA– Pemerintah berencana membuat skema pembelian gas LPG 3 kg dengan menggunakan nomor KTP. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut wacana tersebut masih dikaji.
Sebabnya, penyaluran subsidi LPG 3 kg dengan skema tersebut membutuhkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya kan katakan bahwa itu masih ditata. Ditata dalam bentuk satu data. Datanya dari mana? Dari BPS. Formulasinya lagi diatur,” kata Bahlil.
“Salah satu diantaranya opsinya pakai KTP, tapi itu belum final. Saya lihat di media kok seolah-olah sudah final,” tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas, meski muncul wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.
Pada tahun depan, subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas. Namun penerimanya akan mulai dikontrol, misalnya akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.
Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Bahlil menjadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Pemerintah akan membahas teknis skema subsidi setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.
“Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil. (mel)
