viralsumsel.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco berdalih jika tunjangan rumah anggota dewan Rp 50 juta per bulan bagian dari pencairan bertahap untuk mengontrak rumah selama lima tahun. Tunjangan rumah bertahap itu dimulai sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Uang tersebut yang telah dicicil selama setahun, kemudian digunakan untuk menyewa rumah selama lima tahun, atau sejak menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ketua Harian Partai Gerindra itu mengklaim tunjangan rumah itu diberikan lantaran anggota DPR tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara. Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Namun, Dasco mengklaim karena saat itu anggaran belum tersedia, maka tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap selama satu tahun.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun,” tambahnya.
Dengan begitu, tunjungan rumah Rp 50 juta tak lagi diberikan mulai November 2025. Untuk itu, informasi yang disampaikan sejumlah anggota DPR tidak lengkap.
“Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” katanya.
Tunjangan rumah Rp 50 juta anggota DPR perbulan memancing emosi masyarakat karena nilainya sangat besar. Sementara di sisi lain, masyarakat sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi.
Tak pelak, ribuan massa menggelar aksi demontrasi meminta tunjangan rumah tersebut dihapus. Ketua DPR Puan Maharani mengklaim akan menampung semua aspirasi. (mel)
