VIRALSUMSEL.COM, PALEMBANG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun surat tersebut soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa atau “kudeta” kepemimpinan Partai Demokrat.
H Muchendi Mahzareki S.E, Kepala Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membenarkan ada gerakan yang dilakukan sistematis oleh sejumlah pihak, untuk memberikan dukungan kepada calon lain yang akan majukan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat.
“Sebelum jumpa pers, kita sebenarnya sudah rapat virtual dengan Ketum (AHY), waktu itu beliau menanyakan situasi dan kondisi Partai Demokrat di Sumsel dan kita sudah laporkan gerakan itu, yang mengajak ke calon yang lain. Tapi kita sampaikan Demokrat Sumsel tetap setia dengan AHY, berdasarkan AD atau ART partai dalam memimpin Partai Demokrat,” kata Muchendi ,sapaan akrab Muchendi Mahzarekki, Senin (1/2/2021) petang.
Lebih lanjut pemuda yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel ini menambahkan, kesolidan jajaran pengurus partai Demokrat di Sumsel, ditunjukkan dalam bentuk surat dukungan 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten dan Kota plus DPD Provinsi Sumsel kepada DPP Demokrat.
“Artinya, kita pastikan pengurus se Sumsel solid dengan surat pernyataan sikap, setia mendukung Ketum Demokrat AHY saat ini,” kata putra sulung H Ishak Mekki Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini.
Muchendi menambahkan lagi, jika dirinya mendapat kabar gerakan untuk ajakan mendukung calom diluar AHY itu, langsung dilakukan dan melobi ke Ketua DPD Sumsel, H Ishak Mekki. Gerakan itu mengajak calon lainya meski belum disebutkan siapa orangnya, untuk mengganti AHY sebagai Ketum, dengan deal dikasih duit.
“Tapi pastinya kita kurang tahu, namun ajakan itu langsung ke ketua DPD. Tidak membicarakan uang, namun minta arahan dukungan- dukungan DPC yang ada untuk calon lain. Namun, kita pastikan Demokrat se Sumsel tetap solid dan setia dukung AHY sebagai ketum, dan ini ditunjukkan setelah kita mengirim surat pernyataan beberapa hari lalu,” tutur suami Ike Meilina ini.
Ditambahkan Muchendi, jika apa yang telah disampaikan AHY sesuai konferensi pers, Demokrat meminta konfirmasi- konfirmasi termasuk ke pihak Preaiden, dimana dikatakan ada orang dilingkaran istana.
“Artinya, Demokrat sudah bersurat ke presiden untuk minta klarifikasi. Kemudian untuk DPD kita sudah rapat dengan ketum dan ketum menanyakan kondisi di daerah dan khususnya di Sumsel, akan tetap setia mendukung ketum Demokrat yang sah, dimana mulai dari tingkatan DPD, sampai DPC setia dan sepakat AHY tetap ketum Demokrat,” ucapnya.
Sebagai informasi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
“Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Jakarta.
Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. “Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap dia.
Lebih lanjut, gerakan itu menurut dia juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas ‘praduga tak bersalah’ (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujarnya.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
“Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap dia.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024,” ujar AHY. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. “Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” kata AHY.
Partai Demokrat berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.
Sebenarnya, AHY menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
“Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” ucap dia menegaskan.
Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, Partai Demokrat katanya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya. “Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun,” ujarnya. (ion)
