PALEMBANG, viralsumsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Hj Eva Susanti, memaparkan hasil kegiatan reses dan dialog bersama masyarakat yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dalam Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/3/2026) kemarin.
“Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah. Dalam pertemuan dengan warga, berbagai persoalan strategis mengemuka, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan, transportasi, pertanian, hingga pengembangan peternakan,” kata Hj Eva Susanti.
Menurut ia aspirasi masyarakat tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan implementasi sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah.
Program ini dinilai memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, masyarakat menilai implementasinya masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan serta pengawasan yang lebih ketat.
“Beberapa masukan yang disampaikan antara lain perlunya penerapan standar operasional prosedur yang jelas dalam pengelolaan dapur SPPG, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa,” sambung senator asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin ini.
Selain itu, masyarakat juga menilai pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pihak sekolah sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
“Masyarakat juga berharap proses pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan serta melibatkan pelaku usaha lokal dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi siswa tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” sambung isteri H Wahyu Sanjaya Anggota DPR RI Komisi XI dari Dapil Susmel II tersebut.
Stabilitas Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri
Isu lain yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Masyarakat mengkhawatirkan potensi kenaikan harga bahan pokok serta kemungkinan terjadinya keterbatasan pasokan di beberapa wilayah,” terang Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2025–2030.
Komoditas yang menjadi perhatian utama antara lain beras, minyak goreng, gula, daging, dan telur. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat menjamin ketersediaan pasokan pangan yang cukup sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
“Selain itu, masyarakat juga mendorong penguatan sistem distribusi pangan agar tidak terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan operasi pasar serta memperkuat cadangan pangan daerah guna mengantisipasi lonjakan harga,” ungkap anggota DPD RI dua periode ini.
Transportasi Sungai dan Darat Perlu Pengawasan Lebih Ketat
Persoalan transportasi juga menjadi topik penting dalam dialog dengan masyarakat. Warga menilai pengelolaan transportasi laut, sungai, dan darat masih memerlukan peningkatan pengawasan serta perbaikan sistem.
“Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kelayakan kendaraan dan kapal guna menjamin keselamatan penumpang,” katanya.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya integrasi sistem transportasi antara jalur darat, sungai, dan laut agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik menjadi lebih efisien.
“Selain itu, proses perizinan operasional bagi operator transportasi diharapkan dapat diperketat untuk mencegah praktik ilegal serta penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan,” ungkap senator yang kerap turun langsung serap aspirasi masyarakat ini.
Petani Soroti Ketersediaan Pupuk dan Bibit
Di sektor pertanian, masyarakat khususnya petani menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Permasalahan utama yang sering disampaikan adalah terbatasnya ketersediaan pupuk subsidi. Banyak petani mengaku kesulitan memperoleh pupuk pada masa tanam karena distribusinya dinilai belum merata dan sering terlambat.
Selain itu, petani juga berharap adanya penyediaan bibit pertanian yang berkualitas dan tersertifikasi guna meningkatkan produktivitas hasil panen.
Pendampingan teknis dari penyuluh pertanian juga dinilai masih perlu diperkuat agar petani dapat mengadopsi teknik budidaya yang lebih modern dan efisien.
Pengembangan Peternakan Jadi Harapan Baru
Selain sektor pertanian, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan sektor peternakan, baik peternakan unggas maupun ternak besar seperti kambing dan sapi.
“Saat ini sebagian besar usaha peternakan masih dijalankan secara tradisional dengan keterbatasan teknologi dan manajemen produksi,” terang Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2025–2030
Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan program penyuluhan serta pelatihan terkait budidaya ternak, kesehatan hewan, dan pengelolaan pakan.
Selain itu, akses terhadap bibit ternak unggul serta dukungan fasilitas peternakan juga dinilai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sektor peternakan di Sumatera Selatan diharapkan mampu berkembang lebih modern sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. (bbs)
