viralsumsel.com, JAKARTA –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Polri harus segera melakukan pembenahan menyeluruh setelah muncul fenomena warga lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang polisi saat mengalami kondisi darurat.
Dalam kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (24/11), Yusril mengkritik keras menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Sekarang, kalau ada apa-apa, warga lebih senang menghubungi Damkar. Ada ular, bahkan buaya masuk rumah, yang dipanggil Damkar. Polisi tidak,” ujar Yusril.
Ia menyebut pilihan publik ini terjadi karena polisi masih dianggap menakutkan dan responsnya lambat. Sementara itu, Damkar dinilai lebih cepat bertindak dan tidak memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat.
“Polisi harus hadir tanpa menimbulkan rasa takut. Ini PR besar,” tegasnya.
Yusril juga menyoroti aspek regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilainya sudah tak relevan dengan kebutuhan saat ini.
“UU itu sudah 23 tahun. Sudah saatnya dievaluasi,” ujarnya.
Ia memastikan jika Komite Reformasi Polri merekomendasikan perubahan undang-undang, pemerintah siap membawa usulan tersebut kepada Presiden.
Kritik soal respons lambat juga disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat dengan Komisi III DPR (18/11). Ia mengakui respons kepolisian masih berada di atas standar internasional.
“Standar PBB untuk respons SPKT di bawah 10 menit, sementara kami masih di atasnya. Ini harus diperbaiki,” ungkap Dedi.
Untuk itu, Polri menargetkan pembenahan layanan call center 110 agar mampu merespons laporan masyarakat dalam waktu kurang dari 10 menit. (mel)
