VIRALSUMSEL.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) penyalur Biosolar. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Herman Deru turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil sekaligus mengevaluasi sistem distribusi BBM bersubsidi.
Peninjauan dilakukan pada Selasa (14/7/2026) dengan mengunjungi enam SPBU yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kegiatan tersebut, Herman Deru didampingi jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aparat kepolisian, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Adapun enam SPBU yang menjadi lokasi peninjauan yakni SPBU Jalan H.M. Noerdin Pandji, SPBU Bandara, SPBU Sukajadi Banyuasin, SPBU Soekarno-Hatta, SPBU Kolonel H. Burlian Km 7, serta SPBU Pegayut di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurut Herman Deru, pemerintah sengaja turun langsung ke lapangan agar solusi yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan begitu langkah penyelesaiannya bisa lebih tepat sasaran karena didasarkan pada fakta, bukan sekadar laporan,” ujar Herman Deru.
SPBU Diminta Tetap Melayani Selama 24 Jam
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mengurai antrean kendaraan.
Salah satu keputusan penting ialah mengoptimalkan operasional SPBU penyalur Biosolar selama 24 jam penuh. SPBU yang sebelumnya menghentikan pelayanan pada malam hari diminta tetap membuka layanan sehingga distribusi kendaraan tidak lagi menumpuk pada jam-jam tertentu.
Pertamina juga menyatakan siap menjamin ketersediaan stok Biosolar, termasuk melakukan penambahan pasokan apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
Menurut Herman Deru, kebijakan tersebut diyakini mampu memperlancar arus kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan yang selama ini terjadi di sejumlah titik.
Evaluasi Sistem Pengisian Hingga Nozzle BBM
Selain memastikan stok tetap tersedia, Herman Deru juga mengevaluasi mekanisme pelayanan di setiap SPBU.
Pemerintah menilai proses pengisian BBM masih dapat dioptimalkan mulai dari sistem pembayaran, kecepatan pelayanan operator, hingga pola antrean kendaraan.
Hasil pemantauan menunjukkan satu kendaraan rata-rata membutuhkan waktu sekitar 8,5 menit untuk melakukan pengisian Biosolar senilai kurang lebih Rp900 ribu.
Untuk mempercepat proses tersebut, Herman Deru mengusulkan penggunaan selang nozzle yang lebih panjang sehingga kendaraan dapat mengisi BBM dari sisi kanan maupun kiri tanpa harus memutar posisi kendaraan.
Menurutnya, inovasi sederhana tersebut berpotensi memangkas waktu pelayanan sehingga antrean dapat berkurang secara signifikan.
Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Dari hasil peninjauan, kawasan dengan antrean paling padat berada di jalur keluar masuk Kota Palembang seperti Citra Grand City (CGC), Pegayut, dan Kramasan.
Sementara itu, antrean di kawasan Sekojo dan Lemabang dipicu tingginya aktivitas kendaraan logistik menuju Pelabuhan Boom Baru, meskipun SPBU di wilayah tersebut telah beroperasi selama 24 jam.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Herman Deru meminta Polrestabes Palembang menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) sebagai dasar pengaturan operasional sekitar 10 SPBU penyalur Biosolar.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada jam sibuk seperti waktu berangkat sekolah.
Distribusi Biosolar Ditambah di 164 SPBU
Tak hanya fokus di Palembang, Herman Deru juga menginstruksikan PT Pertamina Patra Niaga agar menambah distribusi Biosolar ke 164 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan, khususnya yang berada di jalur logistik antarkabupaten, antarprovinsi, maupun antarpulau.
Menurutnya, kebutuhan Biosolar di Sumsel tidak hanya berasal dari kendaraan lokal. Saat peninjauan masih ditemukan banyak kendaraan dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga provinsi lainnya yang mengisi Biosolar di wilayah Sumsel.
Karena itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPH Migas agar kuota distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Selain memperbaiki distribusi, Herman Deru juga mengingatkan agar kendaraan yang memang direkomendasikan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Dexlite maupun Pertamina Dex tidak menggunakan Biosolar bersubsidi.
Ia berharap subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak sehingga distribusi BBM menjadi lebih tepat sasaran.
Herman Deru juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok BBM di Sumatera Selatan dipastikan dalam kondisi aman.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraannya. Dengan demikian subsidi energi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,” tegas Herman Deru.
Di akhir peninjauan, Gubernur mengapresiasi sinergi Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta seluruh pihak terkait yang bergerak cepat mencari solusi atas persoalan antrean Biosolar.
Ia optimistis kebijakan operasional SPBU selama 24 jam, penambahan pasokan BBM, rekayasa lalu lintas, hingga evaluasi sistem pelayanan akan mampu memperlancar distribusi Biosolar sekaligus mengurangi antrean panjang di berbagai SPBU di Sumatera Selatan. (bbs)
