PALEMBANG, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional.
Kali ini, ia menerima penghargaan istimewa dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Dirjen Badilag MA) RI atas inisiatif dan dedikasinya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama di wilayah Sumsel.
Penghargaan tersebut diberikan karena Herman Deru tercatat sebagai Kepala Daerah pertama di Indonesia yang menggagas dan melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, serta mendorong kerja sama antara seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel dengan pengadilan agama di daerah masing-masing.
Langkah tersebut menjadi terobosan penting dalam upaya sinkronisasi kebijakan pencegahan perkawinan anak, perlindungan hak asuh anak, serta penjaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian, sebuah agenda yang kini mendapat perhatian nasional.
Apresiasi dari Dirjen Badilag: Sinergi yang Layak Dicontoh
Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Palembang, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., mewakili Dirjen Badilag MA RI dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Drs. H. Abdullah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan Gubernur Herman Deru terhadap program-program PTA Palembang.
“Kami menyampaikan apresiasi dari Bapak Dirjen Badilag kepada Gubernur Sumsel yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat kerja sama dengan lembaga peradilan agama. Sinergi seperti ini jarang terjadi di daerah lain,” ujar Abdullah.
Selain menyerahkan penghargaan, KPTA Palembang juga memberikan dua buku karya lembaga tersebut kepada Gubernur, yakni Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dan Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI.
Abdullah juga melaporkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Sumsel telah menindaklanjuti MoU dengan baik.
“Kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas. Semua daerah sudah bergerak aktif menindaklanjuti komitmen bersama ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, PTA Palembang kini menargetkan peningkatan capaian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih sejak 2023 menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun-tahun mendatang.
Herman Deru: Penghargaan Ini untuk Rakyat Sumsel
Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan menganggap prestasi ini bukan hanya milik dirinya, tetapi hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama.
“Saya kira ini berkat kesamaan visi antara Pemprov Sumsel dan PTA Palembang. Tujuan kita sama: memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Alhamdulillah, niat baik ini diapresiasi secara nasional,” ujar Herman Deru.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari kerja sama ini melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
“Selain MoU, langkah konkret harus terus dilakukan, termasuk publikasi melalui media sosial agar masyarakat paham manfaatnya,” tegasnya.
Herman Deru berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi baru bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Acara penyerahan penghargaan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si.; Hakim Tinggi PTA Palembang, Drs. Azkar, S.H.; Panitera Ahmad Sahab, S.H., M.H.; Sekretaris H. Rahmat Supli, S.H., M.H.; serta Ketua Pengadilan Agama Palembang, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.I.
Dengan penghargaan ini, Herman Deru kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu gubernur paling inovatif dan kolaboratif di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan visi pembangunan daerah dengan misi kemanusiaan dan keadilan sosial. (win)
