PALEMBANG, viralsumsel.com – Upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas sosial kembali menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Pada Selasa (2/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin rapat koordinasi nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, perwakilan Staf Presiden, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah kementerian terkait. Rapat ini digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, termasuk salah satu kepala daerah yang aktif mengikuti jalannya rapat tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Palembang untuk menindaklanjuti arahan pusat, terutama terkait langkah-langkah pengendalian inflasi dan penanganan dinamika sosial di daerah.
“Pertemuan ini sangat strategis karena membahas dua isu krusial, yaitu pengendalian inflasi dan respon pemerintah terhadap perkembangan situasi sosial yang terjadi di berbagai wilayah,” kata Ratu Dewa.
Inflasi Palembang Masih Stabil, Tapi Jadi Fokus Prioritas
Menurut laporan terbaru, inflasi di Kota Palembang tercatat sebesar 2,83 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,11 persen secara bulanan (month-to-month). Angka tersebut relatif stabil, namun Ratu Dewa menekankan perlunya kewaspadaan karena sejumlah daerah lain menunjukkan angka inflasi lebih tinggi. Bahkan, inflasi di Palembang sendiri sempat mencapai 5,13 persen.
“Kendali inflasi harus tetap menjadi prioritas utama. Kita masih membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Palembang bisa menjadi contoh penting bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kestabilan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya menegaskan.
Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya soal angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terkendali akan memengaruhi daya beli, stabilitas sosial, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Respons Pemerintah Terhadap Dinamika Sosial
Selain inflasi, rapat tersebut juga menyinggung isu sosial yang tengah berkembang, termasuk aksi mahasiswa dan elemen masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah menilai, aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan cara tertib patut diapresiasi. Namun, Ratu Dewa mengakui adanya insiden perusakan fasilitas umum di 13 titik di Palembang.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Itu hak demokratis warga. Tetapi harus dilakukan secara santun, damai, dan bukan dengan cara anarkis. Perusakan fasilitas umum justru merugikan masyarakat sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Palembang segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak. Langkah ini dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Dukungan Ekonomi Melalui Program Bedah Rumah
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang juga menyinggung program perbaikan rumah layak huni sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Tercatat ada 3.067 rumah di Palembang yang menjadi target program bedah rumah.
Program ini dibiayai melalui sinergi berbagai sumber dana, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maupun forum Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Perbaikan rumah ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan kondisi rumah yang lebih layak, masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif,” jelas Ratu Dewa.
Sinergi Sebagai Kunci
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menegaskan kembali bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas sosial bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah pusat. Diperlukan koordinasi dan aksi nyata dari seluruh kepala daerah agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
“Sinergi inilah yang menjadi kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga pemerintah daerah. Hanya dengan kolaborasi, stabilitas harga dan kondisi sosial dapat terjaga,” pungkas Ratu Dewa. (nto)
