Kayuagung, viralsumsel.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp990 juta lebih dari hasil lelang kendaraan dinas (Randis) tahap pertama yang digelar secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Jumat (13/6/2025).
Lelang ini merupakan bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati OKI, Muchendi Mahzareki dan Supriyanto, dalam penataan Barang Milik Daerah (BMD) serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
16 Kendaraan dan 3 Paket Scrap Laku Terjual
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Farlidena Burniat, menjelaskan bahwa dari total 31 unit kendaraan dinas yang dilelang, sebanyak 16 unit kendaraan dan 3 paket scrap atau limbah padat berhasil terjual dengan nilai Rp990.097.000, jauh melampaui nilai limit awal yaitu Rp794.097.000.
Sementara itu, 12 unit kendaraan lainnya belum laku dan akan kembali dilelang pada tahap II, dengan nilai limit Rp371.116.000.
“Kami optimis dapat mencapai target Rp1 miliar yang ditetapkan Bupati, mengingat masih ada 12 unit yang akan dilelang di tahap berikutnya, ditambah lelang kendaraan roda dua,” ujar Farlidena.
Lelang Online, Proses Transparan
Seluruh proses lelang dilakukan secara terbuka melalui sistem daring aplikasi KPKNL. Farlidena menegaskan bahwa proses lelang ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya akan langsung dimasukkan sebagai kontribusi PAD Kabupaten OKI.
Efisiensi dan Pemulihan Aset
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menyampaikan bahwa kebijakan lelang eks Randis ini juga merupakan bagian dari upaya pemulihan aset dan efisiensi anggaran.
“Selain untuk menambah pendapatan daerah, langkah ini juga mengurangi beban biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk bahan bakar dan asuransi,” ujar Supri.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri OKI yang telah mengawal proses pemulihan aset sejak awal.
“Alhamdulillah proses ini didampingi Kejari, dan hasilnya bisa menambal kekurangan anggaran daerah,” imbuhnya.
Supri berharap, lelang tahap kedua dan kendaraan roda dua nantinya dapat berjalan maksimal dan menjadi tambahan penting dalam mengisi kas daerah.
“Ini bukan soal kendaraan rusak berat, tapi langkah efisiensi. Daripada jadi beban biaya, lebih baik kita lelang secara sah dan hasilnya bisa kembali untuk pembangunan,” tandasnya. (bbs)
