PALEMBANG, viralsumsel.com – Kota Palembang bakal menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komisi Informasi (KI) tahun 2026.
Kabar ini disampaikan Ketua KI Sumsel, Joemarthine Candra, saat menerima audiensi DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sumsel di ruang rapat KI Sumsel, Jumat (22/8/2025) sore.
“Palembang akan menjadi tuan rumah Rakernas Komisi Informasi 2026. Ini kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan Sumsel sebagai provinsi yang aktif, terbuka, dan siap menjadi pusat perhatian nasional,” ujarnya.
Pengumuman resmi dijadwalkan dilakukan pada Rakernas KI 2025 di Jakarta bulan September mendatang.
Mengapa Palembang yang Dipilih?
Menurut Joemarthine, pemilihan Palembang bukan hanya rotasi lokasi, tetapi juga untuk mengangkat nama Sumsel di tingkat nasional.
“Kami ingin mengangkat nama Provinsi Sumsel dan memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di daerah ini,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Joemarthine didampingi Wakil Ketua Haidir Rohimin, Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Hadi Prayogo, dan Koordinator Penyelesaian Sengketa Muhamad Fathony. Dari PJS Sumsel hadir Ketua DPD Edi Triono bersama pengurus.
Lonjakan Sengketa Informasi Publik di Sumsel
Joemarthine juga memaparkan perkembangan penanganan sengketa informasi publik. Hingga Agustus 2025, KI Sumsel telah menangani 27 sengketa informasi, naik dari 22 perkara pada 2024.
“Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik semakin tinggi,” ungkapnya.
Kolaborasi dengan DPD PJS Sumsel
Joemarthine menekankan pentingnya peran media seperti DPD PJS Sumsel dalam edukasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.
“Media dan organisasi jurnalis seperti PJS punya peran strategis agar setiap instansi memahami kewajiban mereka dalam keterbukaan informasi,” tegasnya.
Palembang Bersiap Jadi Sorotan Nasional
Rakernas KI 2026 disebut bukan sekadar agenda rutin, tetapi momen strategis memperkuat transparansi informasi publik di Sumsel.
“Rakernas tahun depan adalah momentum untuk meneguhkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” pungkas Joemarthine. (pjs)
