VIRALSUMSEL.COM, MUSI RAWAS – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 kemungkinan besar bakal digelar 9 Desember mendatang. Di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bakal ada tujuh kabupaten mengikuti kontestasi Pilkada Serentak tersebut. Salah satunya di Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Pilkada Serentak sempat mengalami penundaan jadwal pelaksanaan pemungutan suara. Sesuai jadwal awal akan dilaksanakan 23 September nanti. Namun akibat wabah Covid-19 harus diundur sampai kurang lebih tiga bulan lamanya.
Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar menyebut incumbent atau petahana yang akan maju kembali dalam Pilkada diprediksi akan memghadapi lawan-lawan calon bupati (Cabup) yang terkesan ‘galau’. Pasalnya penundaan dan juga bencana pandemi Covid 19 tentunya menimbulkan spekulasi dan banyak pertimbangan bagi siapa saja yang ingin bertarung di Pilkada.
“Awalnya di Kabupaten Mura tidak sedikit para Tokoh lokal yang mencoba menata maupun melakukan pendekatan serta penggalangan dukungan politik, baik berupa pendekatan kelembagaan terhadap partai politik, sosial kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara dalam hal ini KPUD ataupun Bawaslu daerah), untuk menakar tantangan, peluang ataupun harapan agar lolos sebagai Paslon Bupati Mura, ” kata Bagindo Togar kepada www.viralsumsel.com, Kamis (11/6/2020) siang.
Namun penundaan waktu hingga 3 bulan, tentu saja berimbas atau membutuhkan tambahan energi, pemikiran, logistik dan pembiayaan yang tidak sedikit. Kondisi seperti ini berlaku bagi paslon perseorangan serta usungan partai politik.
“Kalaupun ada hasrat untuk “mengandeng sponsor”, sedikit banyak terkendala oleh tidak stabilnya kondisi ekonomi, yang umumnya tengah dialami para funder tersebut. Dimana cost operasional politik, cukup besar kebutuhannya,” analisanya.
Di sisi lain, partai partai politik di era kini, semakin realistis dan pragmatis ketika memberikan keputusan dalam menentukan ataupun pilihan politiknya atas calon yang tingkat kemenangannya sangat linier dengan hasil survey internal mereka. Dengan kata lain kalkulasi politik dikaji secara prinsip rasional matematis.
Kemudian, para penyelenggara (KPUD/ Bawaslu ) akan aktif disorot kredibilitas juga kinerjanya oleh publik lokal. Dikarenakan ruang akses pengawasan yang semakin melebar plus tuntutan penerapan prinsip kerja yang transparan juga akuntabel, diharapkan para komisioner badan penyelenggara pemilu daerah berpegang teguh pada sumpah, etika dan tugas pokok yang melekat pada jabatannya.
“Terkecuali para komisioner itu tak lagi mampu bertindak secara profesional, terkontaminasi unsur politik sempit dan siap menerima konsekuensi hukum. Tugas serta tujuan utama penyelenggara pemilu, adalah mendorong partisipasi pemilih sesuai target yang ditetapkan, bukan menampilkan sejumlah para paslon kepala daerah sesuai kepentingan subjektif mereka,” tegas Bagindo Togar.
Di sisi lain, sepertinya untuk proses penetapan pasangan calon Bupati di Mura, petahana dipastikan akan bertarung kembali dengan Bakal Calon Bupati lain yang masih “terkesan galau” untuk maju , calon pendamping, parpol pendukung dan sumber atau logistik gerilya politik.
“Sungguh butuh proses prepare yang tak mudah untuk memenuhi semua hal diatas.Apalagi untuk menekan ataupun menghambat peluang kemenangan kandidat petahana tergolong berat. Tentu saja kepekaan serta kejelian dalam membaca medan konstituen, issu issu terkini dipublik dan pola komunikasi politik terhadap kelompok kelompok sosial, sangat menentukan akseptibilitas para pemilih,” paparnya.
Biasanya, lanjut Bagindo Togar, petahana lebih diunggulkan dikarenakan kampanye politik yang dipublish mengacu pada kinerja yang telah dirasakan warga, juga beragam previlege yang mempermudah lebih dekat dengan basis-basis pendukungnya. Sebaliknya, bagi penantang, relatif nyaris sulit membangun semua road map kekuatan politik selayaknya yang terurai sebelumnya yang telah dimiliki oleh Paslon Petahana.
“Akhirnya, berkompetisi tak cukup cuma mengadalkan energi, strategi, dukungan dan anggaran yang sarat interest ambisi juga emosi, tetapi sebaliknya sarat akan muatan moral, intelektual serta garansi meningkatnya kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (nto)
