Palembang, viralsumsel.com — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025 di Asrama Haji Palembang, Senin (14/7), Herman Deru menyampaikan pandangan strategisnya bahwa penyuluh pertanian adalah “navigator” dalam pembangunan pertanian nasional.
“Penyuluh pertanian itu ibarat navigator. Mereka yang mengarahkan, membimbing, dan mendampingi para petani di lapangan. Kalau kita memahami fungsi vital ini, maka seluruh kebijakan harus berpihak kepada mereka,” tegas Herman Deru disambut tepuk tangan para peserta.
Rakernas Perhiptani tahun ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pengalihan status penyuluh pertanian daerah menjadi pegawai yang dibiayai langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Sebanyak 37.811 penyuluh pertanian akan resmi dialihkan ke pusat sebagai bentuk penguatan sistem pendampingan petani secara nasional.
Herman Deru menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kendali atas kinerja penyuluh tetap harus berada di tangan pemerintah daerah, karena hanya daerah yang benar-benar memahami dinamika dan kebutuhan petani di lapangan.
“Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh lepas. Penilaian dan pengendalian kinerja penyuluh idealnya tetap melibatkan pemerintah daerah, agar kegiatan mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani,” ujarnya menegaskan.
Dalam konteks kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang mencanangkan swasembada pangan dan penghentian impor sejak 2024, Herman Deru menilai peran penyuluh menjadi semakin krusial. Apalagi dengan tantangan modernisasi pertanian dan kebutuhan percepatan alih teknologi ke petani, peran penyuluh sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan menjadi semakin strategis.
“Target swasembada pangan itu tidak bisa dicapai tanpa pendampingan teknis yang kuat. Di sinilah letak pentingnya penyuluh. Mereka yang harus didukung dengan teknologi, data, dan akses informasi yang memadai,” ujar Gubernur.
Ia juga menyarankan agar Tim Satu Data Pertanian Pusat bisa bersinergi dengan Perhiptani, karena organisasi ini memiliki jaringan langsung hingga ke pelosok desa. Menurutnya, integrasi data dan pengalaman lapangan akan mempercepat transformasi sektor pertanian nasional.
Tidak hanya itu, Gubernur Sumsel juga mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan sebagai langkah strategis dalam mempertahankan luas lahan produktif di tengah arus pembangunan yang semakin massif.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Dr. Widi Arsanti, dalam pemaparannya menegaskan bahwa proses pemadanan data untuk pengalihan status penyuluh sudah mencapai 99%. Ia optimistis langkah ini akan memperkuat kualitas pendampingan kepada petani secara nasional.
“Dengan sistem baru ini, seluruh penyuluh akan terhubung dalam satu sistem nasional. Ini akan meningkatkan efisiensi komunikasi, pelatihan, serta adopsi teknologi pertanian modern di lapangan,” jelas Widi.
Rakernas Perhiptani 2025 juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Perhiptani dan PT Malaka, sebagai bagian dari kemitraan strategis dalam pengembangan pertanian berbasis industri.
Hadir dalam Rakernas ini sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Umum Perhiptani Dr. Isran Noor, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Banyuasin Dr. Askolani, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian, Rakernas ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat posisi penyuluh sebagai pilar utama ketahanan pangan dan pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan. (win)
