viralsumsel.com, JAKARTA– Fenomena pengibaran bendera One Piece belakangan menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira tak sepakat aksi tersebut dianggap sebagai makar.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya intropeksi diri karena rakyatnya melakukan aksi dalam bentuk ekspresi bukan tanpa alasan.
“Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
“Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur,” tegasnya.
Oleh karena itu, Andreas tidak sepakat aksi tersebut dianggap tindakan makar dan provokasi. Melihat fenomena aksi ini, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan humanis dan persuasif.
“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” ujar Andreas.
“Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan caranya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju,” jelasnya.
Namun demikian, Andres tetap mengimbau masyarakat mengutamakan bendera Merah Putih sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Apalagi, di bulan Kemerdekaan ini, masyarakat harus menghormati perjuangan para proklamator.
“Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih,” pungkasnya.
Aksi pengibaran bendera one piece dan mural mulai beredar di sejumlah daerah. Ada yang sudah ditindak dengan menghapusnya, hingga dipantau oleh polisi.
Menko Polkam Budi Gunawan mengingatkan ada konsekuensi pidana jika aksi tersebut sampai menganggu simbol negara. (mel)
