PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali melakukan penyegaran di jajaran birokrasi.
Sebanyak 81 pejabat resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam prosesi yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (24/8/2026) sore.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus memperkuat kinerja pelayanan pemerintahan. Sejumlah jabatan yang mengalami pergantian mencakup pejabat administrator, pejabat struktural Eselon IV, hingga pejabat fungsional.
Dua posisi strategis yang turut berganti yakni Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sariansyah Ismail, S.STP., M.Si. resmi dipercaya sebagai Kepala Dishub Kota Palembang menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub sebelumnya, Heriyanto, S.Sos., M.Si.
Sementara itu, posisi Kepala DPMPTSP Kota Palembang yang sebelumnya dijalankan oleh Plt H. Adrianus Amri, S.STP., M.Si., kini dipercayakan kepada Muhamad Fadly, S.STP., M.A.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penyegaran organisasi kali ini banyak menyasar jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Menurutnya, rotasi dan pengisian jabatan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kerja serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Namun, perhatian khusus diberikan Ratu Dewa kepada jajaran Dishub. Ia meminta Sariansyah segera melakukan konsolidasi internal setelah resmi menjabat, termasuk memastikan koordinasi berjalan sampai ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Menurut Ratu Dewa, konsolidasi tersebut penting agar berbagai persoalan transportasi dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat segera ditangani.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yakni keberadaan parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah kawasan Kota Palembang. Selain itu, kondisi lampu penerangan jalan juga diminta menjadi perhatian serius.
Ratu Dewa menilai penerangan jalan memiliki kaitan erat dengan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Karena itu, ia meminta Dishub tidak hanya menerima laporan, tetapi melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Bahkan, Ratu Dewa menyatakan kesiapannya untuk turun bersama kepala dinas yang baru guna memantau sejumlah titik penerangan jalan yang dinilai masih membutuhkan penanganan.
“Kalau memang diperlukan, saya siap turun langsung bersama Kadishub untuk melihat kondisi penerangan di setiap titik,” tegas Ratu Dewa.
Selain lampu penerangan jalan dan parkir liar, persoalan kemacetan juga menjadi perhatian Pemkot Palembang. Dishub diminta melakukan pemetaan terhadap lokasi yang kerap mengalami kepadatan kendaraan sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang lebih cepat dan efektif.
Ratu Dewa berharap pejabat baru tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Konsolidasi internal dinilai menjadi langkah awal agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai target dan program kerja yang harus dijalankan.
“Yang terpenting adalah konsolidasi internal. Jangan hanya berhenti di tingkat dinas, tetapi harus sampai ke UPT,” ujarnya.
Di sisi lain, arahan tegas juga diberikan kepada jajaran Bapenda Kota Palembang. Ratu Dewa mengingatkan seluruh aparatur yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia tidak ingin pengelolaan sumber pendapatan daerah tercoreng oleh praktik yang dapat merugikan Pemkot Palembang.
“Saya tidak ingin mendengar lagi ada staf yang mendapatkan fasilitas gratis atau melakukan permainan. Ini sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Palembang,” tegasnya.
Ratu Dewa menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah bukan semata-mata mengejar angka target. Lebih dari itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan integritas dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dengan pelantikan 81 pejabat tersebut, Pemkot Palembang diharapkan mampu mempercepat pembenahan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya bagi Dishub dan Bapenda, dua perangkat daerah tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjawab sejumlah persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. (nto/ion)
