viralsumsel.com, JAKARTA – Lagi-lagi ribuan massa pengemudi ojek online menggelar aksi demontrasi. Salah satu solusinya negara perlu membentuk aplikasi sendiri untuk bisa mensejahterakan para pengemudi.
Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Dengan aplikasi milik negara, maka prioritas utama bukanlah keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat.
“Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).
Ia lantas menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap lebih pro terhadap aplikator. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang melindungi para pengemudi.
“Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.
“Akibatnya semua tuntutan pengemudi yang dimintakan ke pemerintah tidak pernah dipenuhi, karena semua tergantung willingness aplikator. Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan,” katanya. (mel)
Ribuan driver ojol akan menggelar aksi demo di depan kantor Kemenhub dan DPR. Mereka membawa tujuh tuntutan. Di antaranya:
1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026.
2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator.
5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll.
6. Copot Menteri Perhubungan
7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.
