SAMARINDA, viralsumsel.com – Perbincangan mengenai penggunaan kendaraan dinas oleh kepala daerah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada kebijakan sewa mobil dinas yang digunakan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Isu ini mencuat setelah terungkap bahwa kendaraan dinas jenis Land Rover Defender yang digunakan tersebut disewa dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan. Skema sewa itu disebut berlaku sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Jika dihitung secara keseluruhan hingga akhir masa kontrak, total biaya sewa kendaraan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,36 miliar. Angka ini kemudian memicu berbagai perbandingan di tengah masyarakat, terutama ketika disandingkan dengan harga pembelian baru Land Rover Defender yang berada di kisaran Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran daerah. Sebagian masyarakat menilai selisih antara biaya sewa dan harga pembelian mobil cukup signifikan, sehingga memunculkan diskusi publik mengenai prioritas belanja pemerintah daerah serta transparansi dalam pengadaan kendaraan dinas.
Viral, Walikota Samarinda Habiskan Dana Sewa Mobil Hingga Rp 7 M, Padahal Beli Unit Baru Kisaran Rp 3 M
Polemik mengenai kendaraan dinas ini semakin ramai dibicarakan setelah sebelumnya muncul pembahasan nasional terkait mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar.
Dalam konteks tersebut, penggunaan Land Rover Defender oleh Wali Kota Samarinda pun ikut menjadi perhatian publik. Sebagian masyarakat menilai fasilitas kendaraan dinas yang digunakan pejabat daerah terkesan kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Pemerintah Kota Samarinda memberikan klarifikasi terkait status kendaraan tersebut.
Pemkot Samarinda: Bukan Mobil Dibeli, Tapi Disewa
Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan aset pemerintah daerah yang dibeli secara permanen. Kendaraan itu merupakan unit sewaan yang telah disediakan sejak 2022 untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, menjelaskan bahwa mobil tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk melayani tamu-tamu VIP maupun pejabat negara yang berkunjung ke Kota Samarinda.
Ia juga membantah anggapan bahwa Wali Kota sengaja kembali menggunakan kendaraan lama jenis Toyota Camry untuk menghindari sorotan publik.
Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas oleh wali kota disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan kedinasan.
“Untuk kegiatan di dalam kota, Wali Kota masih sering menggunakan Toyota Camry. Sedangkan Defender biasanya dipakai ketika menerima tamu VVIP atau meninjau lokasi lapangan yang sulit dijangkau oleh kendaraan sedan,” jelas Dilan kepada awak media dilansir dari Kaltim Today.
Ia juga menambahkan bahwa kendaraan tersebut tetap digunakan agar tidak menganggur ketika tidak ada tamu resmi.
“Kalau mobil itu tidak digunakan sama sekali, tentu juga menjadi pemborosan,” ujarnya.
Rencana Pembelian Mobil Sempat Dibatalkan
Berdasarkan data dalam sistem pengadaan pemerintah Inaproc dengan kode RUP 40859112, sebelumnya memang terdapat rencana pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah dengan pagu anggaran sekitar Rp4,01 miliar dari APBD.
Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Anggaran pengadaan kemudian dialihkan menjadi skema penyewaan kendaraan.
Menurut Dilan, perubahan kebijakan ini dipicu oleh kendala teknis pada tahun 2022. Saat itu pihak dealer atau Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) disebut tidak dapat mengeluarkan kendaraan dengan pelat merah jika pembelian dilakukan secara tunai.
“Kami sebenarnya ingin membeli mobil tersebut secara langsung. Namun karena kendala teknis terkait penerbitan pelat merah, akhirnya kami berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diarahkan untuk menggunakan skema sewa,” jelasnya.
Pertimbangan Efisiensi dan Kondisi Geografis
Sebelum menentukan pilihan kendaraan, Pemerintah Kota Samarinda disebut telah melakukan perbandingan dengan sejumlah kendaraan kelas atas lainnya, termasuk Toyota Land Cruiser.
Namun dari sisi biaya sewa, Land Cruiser dinilai lebih mahal karena mencapai sekitar Rp200 juta per bulan. Sementara itu, unit Defender yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa rental PT Indorent memiliki biaya sewa sekitar Rp160 juta per bulan.
Menurut Pemkot Samarinda, skema sewa dinilai lebih efisien karena seluruh biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk servis berkala, pajak kendaraan, serta penggantian suku cadang, sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia jasa.
“Semua biaya servis dan pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyedia. Bahkan jika terjadi kerusakan, mekanik dari perusahaan langsung datang untuk melakukan perbaikan,” kata Dilan.
Selain pertimbangan biaya, kondisi geografis Kota Samarinda yang kerap mengalami banjir juga menjadi salah satu alasan pemilihan kendaraan dengan kemampuan off-road.
Kendaraan dengan sasis tinggi seperti Land Rover Defender dianggap lebih mampu menjangkau wilayah yang tergenang air atau medan yang sulit dilalui kendaraan biasa.
Kontrak Berakhir 2026
Kontrak penyewaan kendaraan dinas tersebut diketahui memiliki jangka waktu minimal tiga tahun dan dijadwalkan berakhir pada akhir 2026.
Terkait kemungkinan perpanjangan kontrak, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan keputusan tersebut akan bergantung pada evaluasi kebutuhan serta kondisi anggaran daerah di masa mendatang.
“Jika anggaran memungkinkan dan masih diperlukan, tentu bisa saja diperpanjang. Namun jika tidak, maka kontrak akan berakhir sesuai jadwal pada akhir tahun 2026,” tutup Dilan.
Polemik ini pun kembali membuka ruang diskusi publik mengenai transparansi pengadaan fasilitas pejabat daerah serta pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah. (bbs)
