Sekayu, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan menjadikan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai momentum strategis untuk berbenah.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahun 2026 lebih terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, saat menyambut Entry Meeting Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (27/4/2026). Ia hadir bersama Asisten I Setda Muba Ardiansyah dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Syafaruddin menegaskan bahwa kehadiran tim BPKP tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses administratif, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik kedatangan tim BPKP. Pemerintah Kabupaten Muba siap memberikan dukungan penuh agar proses evaluasi berjalan optimal. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui evaluasi ini, Pemkab Muba ingin memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Sementara itu, Pengendali Mutu BPKP Sumsel, Afandi, menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan kesesuaian program dengan tujuan pembangunan.
Ia mengingatkan masih adanya kesalahpahaman dalam penyusunan program, seperti menganggap output sebagai hasil akhir pembangunan. Padahal, yang lebih penting adalah outcome atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Perencanaan harus berbasis pada logic model yang jelas. Setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan harus memiliki keterkaitan yang terstruktur antara output dan outcome. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan efektif,” jelasnya.
Afandi juga menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP bersifat sebagai rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa Pemkab Muba telah lebih dulu menyerahkan asersi lima sektor pengujian EVRAN serta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026. Proses verifikasi dan validasi kemudian telah dikembalikan sehari setelahnya dengan sejumlah catatan penting sebagai bahan perbaikan.
Melalui sinergi yang terus diperkuat ini, diharapkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Muba semakin meningkat, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (dev)
