JAKARTA, viralsumsel.com — Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penggunaan anggaran oleh pejabat daerah menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung adanya pemerintah daerah yang menganggarkan pembelian mobil dinas gubernur dengan nilai mencapai sekitar Rp8 miliar. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai kurang mencerminkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Masih banyak pejabat yang menurut saya belum efisien. Kita lihat ada pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur dengan harga hingga miliaran rupiah,” ujarnya dalam video yang beredar.
Presiden kemudian membandingkan dengan kendaraan dinas yang digunakannya saat ini. Ia menyebut memilih menggunakan Maung, kendaraan buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih terjangkau, yakni sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar, termasuk dengan spesifikasi pengamanan tambahan.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi anggaran serta penggunaan produk dalam negeri. Presiden juga mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
Ia menekankan bahwa pejabat publik, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja secara optimal bagi rakyat, bukan sekadar menjalankan program tanpa mempertimbangkan dampak dan manfaatnya.
“Kita butuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Kepala daerah harus benar-benar bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Isu ini kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama terkait transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah. Sejumlah pihak menilai, pengeluaran besar untuk fasilitas pejabat seharusnya dapat dialihkan untuk sektor yang lebih berdampak langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi lebih lanjut terkait detail pengadaan kendaraan dinas yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
Namun, pernyataan Presiden dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. (bbs)
