Palembang, viralsumsel.com — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (24/12/2025).
Rakor tersebut diikuti Herman Deru dari Taman Kenten, Palembang, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan dan optimalisasi realisasi belanja daerah. Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kinerja belanja pemerintah daerah, dengan target realisasi mendekati 100 persen.
“Belanja daerah harus terus didorong agar perputaran uang di masyarakat meningkat. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan, belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih aktif mengawasi serapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan total belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sementara Rp2.701,4 triliun digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga.
Berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 89 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumsel tercatat berada di angka 86,18 persen.
Untuk realisasi belanja, rata-rata nasional berada pada angka 76,80 persen. Provinsi Sumsel mencatat capaian yang lebih baik dengan realisasi belanja sebesar 79,85 persen, atau berada di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Sumsel yang relatif positif.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai mampu mengelola anggaran secara efektif dan berprestasi, Kemendagri berencana memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah. Total pagu anggaran Kemendagri pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun, dengan alokasi insentif daerah mencapai Rp1 triliun.
Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sumsel, dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi APBD demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (win)
