OGAN ILIR, viralsumsel.com – Rapat Paripurna ke-XXVIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir yang digelar pada Senin (26/1/2026) menjadi ruang terbuka bagi wakil rakyat untuk menyuarakan langsung berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat. Forum resmi tersebut tidak hanya membahas laporan hasil Reses I anggota DPRD, tetapi juga menjadi wadah penyampaian aspirasi warga secara terbuka di hadapan pemerintah daerah.
Salah satu sorotan tajam disampaikan oleh Hipni, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Dalam penyampaiannya, Hipni membeberkan sejumlah keluhan utama masyarakat yang selama ini terus disampaikan kepadanya saat turun langsung ke lapangan.
Ia mengungkapkan, sebagai wakil rakyat, dirinya kerap menjadi tempat warga meluapkan kekecewaan terhadap berbagai persoalan pelayanan publik dan infrastruktur yang belum tertangani optimal.
Hipni menyampaikan bahwa persoalan pertama yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah kondisi jalan rusak, khususnya di ruas Simpang Tiga Betung hingga Simpang Tiga Payoraman. Menurutnya, jalan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas harian warga, baik untuk mobilitas, distribusi hasil pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi perbaikan jalan tersebut sudah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum, namun hingga kini realisasinya masih dinilai belum maksimal. Kondisi ini, kata Hipni, berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Selain infrastruktur, Hipni juga menyoroti persoalan BPJS Kesehatan yang masih menjadi keluhan serius di lapangan. Ia menyebut banyak warga mendapati status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif saat membutuhkan layanan kesehatan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan medis dan bahkan harus menunda pengobatan. Menurut Hipni, jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga yang harus dijamin negara, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan validasi secara lebih serius agar persoalan BPJS tidak terus berulang.
Persoalan ketiga yang disampaikan adalah terkait penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Hipni mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan, bahkan dalam beberapa kasus ia mengaku menyaksikan langsung hal tersebut.
Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong adanya mekanisme transparansi dalam penyaluran bantuan, salah satunya melalui pemberian penanda atau stiker di rumah penerima bantuan sesuai jenis bantuan yang diterima. Dengan cara ini, pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian laporan Reses I DPRD Ogan Ilir yang akan dirangkum dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. DPRD berharap seluruh masukan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata.
Melalui penyampaian terbuka di forum paripurna, persoalan jalan rusak, layanan kesehatan, dan bantuan sosial kini menjadi perhatian bersama. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Ogan Ilir. (ril)
