Viralsumsel.com, Palembang – Konflik antara anggota DPRD Sumatera Selatan, H. Toyeb Rakembang, dengan pengelola dan warga Komplek Citra Grand City (CGC) Palembang, memasuki babak baru. Insiden yang terjadi pada Minggu (17/2/2025) ini bermula dari larangan masuk terhadap kendaraan Toyeb Rakembang akibat tunggakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), yang berujung pada perselisihan di lokasi.
Kuasa hukum CGC, Apan SH, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan teguran dan somasi terkait kewajiban pembayaran IPL, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Rumah (PPJB). Namun, karena tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan, langkah hukum akan ditempuh.
“Setiap pembelian unit rumah di CGC sudah mengikat perjanjian yang jelas, termasuk kewajiban membayar IPL. Kami sudah memberikan peringatan sesuai prosedur, namun jika masih ada pihak yang melanggar, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melanjutkan langkah hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Apan dalam konferensi pers, Senin (17/2).
Selain Toyeb Rakembang, beberapa warga berinisial NF, LM, AK, dan AA juga akan dilaporkan ke pihak berwajib. Pengelola CGC menuding mereka terlibat dalam keributan dan penghalangan jalan di lingkungan perumahan.
“Termasuk oknum DPRD itu, kami juga akan melaporkannya ke Majelis Kehormatan DPRD untuk ditindaklanjuti. Maksudnya, dia sudah membuat onar dan menyalahgunakan jabatan,” tegas Apan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Cipta Arsi Griya (CAG), Danny Chandra Wijaya, menjelaskan bahwa IPL bukan pungutan liar, melainkan biaya operasional untuk keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan CGC.
“Kami sudah berkomitmen dengan konsumen bahwa IPL adalah bagian dari perjanjian jual beli rumah dan harus dibayar untuk kelangsungan pengelolaan lingkungan yang baik,” kata Danny.
Sejak PT CAG mengambil alih pengelolaan CGC pada 2019, Danny menegaskan bahwa tidak ada kenaikan signifikan terhadap biaya IPL. Namun, baru-baru ini terdapat peningkatan 10 persen, yang telah disepakati oleh mayoritas warga.
“Jika ada warga yang mengalami kesulitan ekonomi, kami siap memberikan keringanan pembayaran, asalkan mereka mengajukan permohonan resmi,” tambahnya.
Kasus ini masih terus bergulir, dan pihak CGC memastikan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
