Viralsumsel.com, Palembang– Pihak pengelola Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang akhirnya buka suara terkait ketegangan antara penghuni dan petugas keamanan yang viral di media sosial. Insiden ini melibatkan anggota DPRD Sumatera Selatan, H. Toyeb Rakembang, yang marah setelah kendaraannya tidak diizinkan masuk karena portal tidak dibuka oleh petugas keamanan, pada Jumat (14/2/2025).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Toyeb Rakembang dilarang masuk karena belum membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Namun, fakta terbaru mengungkapkan bahwa tidak hanya Toyeb yang protes, tetapi beberapa warga lain juga mengalami hal serupa karena menolak membayar IPL.
Akibatnya, sejumlah warga yang tidak bisa masuk membiarkan kendaraannya menghalangi akses pintu masuk dan keluar salah satu cluster di perumahan tersebut, yang berlangsung sejak siang hingga pukul 18.00 WIB.
Pengelola Angkat Bicara
Nanang Supriatna, Direktur PT Arak Griya Intiguard, manajemen yang menaungi petugas keamanan CGC, menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang warga masuk, tetapi mereka menolak membuka portal bagi penghuni yang menunggak IPL.
“Untung kita punya pintu darurat di belakang cluster sehingga kita buka pintu itu agar penghuni lainnya bisa melintas,” kata Nanang dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).
Nanang menjelaskan bahwa IPL bukan sekadar iuran tambahan, tetapi bagian dari perjanjian jual beli rumah (SPPJB) yang telah disepakati bersama dan berlaku selamanya. Besaran IPL bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp900.000, tergantung pada tipe unit rumah dan luas tanah.
“Perumahan ini dikelola dengan konsep keamanan dan kebersihan lingkungan, sehingga IPL digunakan untuk membiayai keamanan, perawatan taman, kebersihan, perbaikan jalan, pengangkutan sampah, hingga BPJS karyawan,” jelas Nanang.
Ia juga mengungkapkan bahwa warga yang memprotes IPL telah menunggak pembayaran selama berbulan-bulan.
“Warga yang protes ini juga sudah berbulan-bulan tidak bayar IPL,” tambahnya.
Langkah Hukum Akan Ditempuh
Pihak manajemen CGC menegaskan akan membawa aksi pemblokiran jalan dan pemutusan tali portal ke ranah hukum. Mereka berencana menuntut secara pidana dan perdata karena tindakan tersebut dianggap menyebabkan kerugian imaterial bagi penghuni lain.
Kasus ini masih terus bergulir, dan pihak pengelola memastikan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
