JAKARTA, viralsumsel.com — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan sikap mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik untuk tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota.
Skema tersebut dinilai layak dipertimbangkan sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa partainya berada pada posisi mendukung setiap upaya atau rencana yang mengarah pada pelaksanaan pilkada oleh DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara serius karena memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi efisiensi penyelenggaraan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Sugiono menjelaskan, salah satu pertimbangan utama dukungan tersebut adalah efisiensi anggaran dan proses dibandingkan dengan pemilihan langsung. Ia menilai mekanisme pilkada melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan yang selama ini memakan waktu panjang dan biaya besar, mulai dari proses penjaringan calon, tahapan kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia mengungkapkan bahwa besarnya anggaran pilkada menjadi salah satu beban serius bagi keuangan daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, pada 2015 dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada tahun 2024, dana hibah APBD untuk pelaksanaan pilkada bahkan sudah melampaui Rp37 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ungkap Sugiono.
Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sektor pelayanan publik.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini tentu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius,” ujarnya.
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung para calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Ia menilai biaya kampanye yang sangat mahal kerap menjadi penghalang bagi figur-figur potensial yang sejatinya memiliki kapasitas, integritas, dan niat mengabdi kepada masyarakat.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” kata Sugiono.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menyaring kandidat bukan berdasarkan kualitas kepemimpinan, melainkan berdasarkan kemampuan finansial. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar proses politik tidak menutup ruang bagi individu-individu terbaik bangsa.
“Kita harus mencari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tegasnya.
Sugiono menambahkan, dari sisi demokrasi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga mandat rakyat tetap terwakili dalam proses tersebut.
“Anggota DPRD itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi tetap ada keterwakilan rakyat di sana,” jelasnya.
Bahkan, menurut Sugiono, mekanisme ini justru berpotensi menciptakan akuntabilitas yang lebih ketat, baik bagi partai politik maupun para wakil rakyat di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya, itu cenderung lebih ketat. Partai politik yang ingin bertahan dan tetap dipercaya di daerah tentu harus mengikuti kehendak konstituennya,” ujarnya.
Selain itu, pilkada melalui DPRD juga dinilai dapat mengurangi polarisasi politik di tengah masyarakat, yang selama ini kerap muncul akibat kontestasi langsung antar kandidat di akar rumput.
Meski mendukung wacana tersebut, Partai Gerindra mendorong agar pembahasan dan kajian dilakukan secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan publik secara luas. Sugiono menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan ruang partisipasi masyarakat.
“Masyarakat tetap harus punya akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui wakil-wakilnya di DPRD. Jangan sampai kemudian mekanisme ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup,” pungkasnya. (bbs)
