PALEMBANG, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat apel gabungan dan kegiatan halalbihalal pasca Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar di Palembang, Senin (30/3/2026).
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa efisiensi harus dipahami sebagai bentuk kontribusi nyata aparatur sipil negara terhadap stabilitas keuangan negara.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak negatif baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.
Ia memastikan bahwa seluruh PPPK di Sumatera Selatan tetap berstatus aman dan berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan mengambil langkah ekstrem seperti merumahkan pegawai hanya demi alasan efisiensi anggaran.
Menurut Herman Deru, masih banyak sektor lain yang dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Ia menilai kebijakan pemutusan kerja justru akan menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin).
Dengan kondisi tersebut, ia meminta seluruh ASN tetap menjaga semangat kerja dan meningkatkan produktivitas.
Ia menilai tidak ada alasan bagi aparatur untuk menurunkan kinerja, mengingat hak-hak pegawai tetap dipenuhi secara optimal oleh pemerintah daerah.
Dalam suasana halalbihalal yang penuh kebersamaan, Herman Deru juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pasca-Lebaran sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, loyalitas, serta responsivitas dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Lebih jauh, Herman Deru mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan, melainkan memastikan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan, khususnya pada sektor prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
“Efisiensi harus dijalankan secara bijak dan terukur agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir arahannya, ia kembali mengingatkan bahwa ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat, sehingga dituntut untuk menjadi teladan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi halalbihalal yang diikuti oleh Sekretaris Daerah serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel sebagai bentuk mempererat silaturahmi dan soliditas internal birokrasi. (win)
